Fraksi PKB Sebut Pemkab Demak Gagal Jalankan Pemerintahan

Anggota DPRD Demak menilai pemerintah daerah gagal menjalankan pemerintah, lantaran program smart city mengesampingkan tingkat kemiskinan masyarakat

Fraksi PKB Sebut Pemkab Demak Gagal Jalankan Pemerintahan
TRIBUN JATENG/MOCH SAIFUDIN
Edi Sayudi dalam Reses DPRD Kabupaten Demak 

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Anggota DPRD Demak menilai pemerintah daerah gagal menjalankan pemerintah, lantaran program smart city mengesampingkan tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi dan tata kota yang jauh dari harapan masyarakat.

Ketua Fraksi PKB DPRD Demak, Edi Sayudi mengritik upaya pemerintah daerah dalam melakukan program smart city tidak mengena terhadap masyarakat.

"Tujuan smart city sebenarnya hanya mencerdaskan masyarakat melalui teknologi sementara tanpa itu masyarakat sudah cerdas atas pemahaman teknologi, mestinya pemerintah harus mengedepankan tata kota, sehingga jika tata kota terjamin dan jelas maka smart city akan berjalan dengan sendirinya dengan baik," jelasnya dalam Reses DPRD Kabupaten Demak
masa sidang III tahun 2019 daerah pilihan 1 mewujudkan masyarakat demak yang agamis dan sejahtera, Minggu, (1/12/2019).

Ia menyebutkan satu contoh, literasi selama ini hanya menjadi slogan pemerintah, namun tidak ada ruang tempat baca bagi anak-anak di Kabupaten Demak.

Lanjutnya, kondisi smart city sebenarnya adalah suport untuk perjalanan bagaimana supaya masyarakat mengenal sistem teknologi yang ada sekarang.

Mahasiswa FH Unissula Meninggal Saat Mengikuti Diksar Mapakum di Nglimut Kendal

Anak Bunuh Ayah Kandung di Tegal Positif Idap Gangguan Jiwa, Kasus Tetap Berjalan, Ini Alasannya

Video 2 Anggota TNI Terkena Ledakan Granat Asap di Monas

Tahukah Kamu, Jangan Pernah Mencuci Piring Saat Hujan Petir! Nyawa Kita Bisa Terancam, Ini Alasannya

"Mestinya smart city harus mengedepankan tata kota, sehingga ketika orang masuk ke Demak, orang akan tahu smart citynya mengena.

Sehingga orang awam pun tahu tidak hanya sekedar slogan smart city," jelasnya.

Ia menambahkan pemerintah daerah saat ini juga gagal dalam melakukan misi penataan tata kota.

Ia menyebut, Demak sebagai penyangga Provinsi Jawa Tengah tidak siap menampung wisatawan yang datang.

"Kabupaten Demak berdekatan dengan kota provinsi, namun saat orang masuk Demak, mau rekreasi, ke restoran, hotel namun belum ada yang memadai dan ini bisa difasilitasi oleh negara," jelas Edi Sayudi yang juga anggota Komisi B DPRD Demak tersebut.

Ia menyebut, pemerintah daerah bisa menggandeng perusahaan BUMD untuk memajukan infrastruktur pembangunan dalam bentuk gedung dan perhotelan di Kabupaten Demak.

Ia menjelaskan, pendapatan anggaran daerah Demak sebesar Rp 403 miliar memang sangat kecil, namun kenyataan lain pemerintah daerah juga membangun rumah sakit di Karangawen.

"Jika dengan anggaran sedikit pemerintah daerah bisa membangun rumah sakit, maka seharusnya pemerintah juga bisa berkolaborasi dengan perusahaan BUMD untuk progres Demak semakin lebih baik dalam hal pembangunan tata kota dan pengentasan kemiskinan," jelasnya. (Tribunjateng/Moch Saifudin)

Penulis: Moch Saifudin
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved