Kecewa Habib Rizieq Shihab Tidak Pulang, Yusuf Martak: Kalau Pemerintah Nggak Suka Beliau Katakan
Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak meminta agar pemerintah Indonesia segera memberikan kejelasan soal Habib Rizieq Shihab.
Penulis: Ardianti WS | Editor: abduh imanulhaq
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM- Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak meminta agar pemerintah Indonesia segera memberikan kejelasan soal Habib Rizieq Shihab.
Hal itu, diucapkan Yusuf Martak di acara TVone, Senin (2/12/19).
Yusuf Martak mengatakan kebernagkatannya ke Arab Saudi untuk meminta kepastian hukum terkait perizinan tinggan Habib Rizieq di sana.
"Masih dicekal, jadi keberangkatan kami selama 4 hari di sana, masih memperjuangkan, karena ada sinyal pemerintah Saudi akan membantu kepastian hukum, dalam arti status beliau bermukim di Saudi Arabia, tapi mungkin Tuhan belum menakdirkan akhirnya tertunda," ujarnya.
Yusuf Martak kecewa lantaran pembahasan Habib Rizieq sudah satu tahun dan tidak ada kejelasan.
"Kita kan membahas ini sudah setahun, sampai kapan kita membuat rakyat tidak pandai/ bodoh, karena pejabat-pejabat tidak ada kejelasan," ujarnya.
Yusuf Martak lalu menyebut bahwa Menko Polhukam Wiranto tidak mengetahui masalahnya.
Ia juga kesal dengan Moeldoko lantaran menyinggung Habib Rizieq Shihab tidak bisa pulang lantaran tidak bisa membeli tiket.
"Kan dari Menko Polhukam yang pertama juga sama tidak tahu masalah, Pak Moeldoko pernah juga mengatakan 'Kalau enggak punya uang saya akan belikan tiket', itu kan sudah kelewatan" ujarnya.
Ia pun menyinggung nama Menko Polhukam Mahfud MD yang tidak mengetahui permasalahan.
"Sekarang Menko Polhukam Pak Mahfud MD kasihan enggak tahu masalah," ujar Yusuf.
Ia semakin curgia saat Menlu mengadakan rapat tertutup dengan komisi I DPR RI.
"Menlu (Menteri Luar Negeri) waktu diajak sama Komisi 1 DPR RI kalau tidak salah tidak mau rapat terbuka, minta tertutup," sambungnya.
Ia pun menilai bahwa pemerintah tidak mau mengurusi permasalahan Habib Rizieq Shihab.
"Apa isi rapat tertutupnya? Akan minta waktu satu bulan untuk mengetahui permasalahan. Itu kan hal yang naif sekali, tidak akan mungkin ada permasalahan yang tidak ditangani oleh menlu apabila terjadi anak bangsa berada di negara orang." ujarnya.
