Bea Cukai Tanjung Emas

Pengarusutamaan Gender, Pertimbangan Kebijakan sesuai HAM

Gender juga tidak hanya berkaitan dengan perempuan dan feminisme, lebih luas lagi menyangkut peran pria dan wanita...

Pengarusutamaan Gender, Pertimbangan Kebijakan sesuai HAM
IST
Bea Cukai Tanjung Emas, adakan workshop pegawai dengan tema Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada seluruh pegawai diruang pendidikan Kamis (05/12/19). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah adil dan setara terkait gender, Bea Cukai Tanjung Emas, adakan workshop pegawai dengan tema Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada seluruh pegawai diruang pendidikan, Kamis (5/12/2019).

 “Gender bukan terkait jenis kelamin manusia yang sudah menjadi kodratnya, namun gender dapat berubah tergantung budaya dan lingkungan, sebagai contoh dahulu perempuan hanya  dirumah, sekarang perempuan sudah wajar berkarya di bidang dan passionnya seperti pria” terang Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Syafiati Anwar selaku narasumber yang aktif sebagai penggiat PUG.

Dalam membangun kebijakan, diharapkan dapat memperhatikan unsur PUG ini dengan menyusun strategi yang mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan baik kantor maupun tingkat nasional. 

Gender juga tidak hanya berkaitan dengan perempuan dan feminisme, lebih luas lagi menyangkut peran pria dan wanita, sehingga hak, status dan lainnya menjadi seperangkat yang melengkapi secara adil.

“Implementasi PUG ini harus selarasas dan seimbang, karena ketika salah dalam memberikan makna, akan berdampak tidak hanya pada individu namun keluarga kantor dan berujung pada kebijakan.” imbuh kepala kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tjertja Karja Adil saat membuka acara.

Pengarusutamaan Gender atau Gender Equality and Diversity (GED) telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai wakil dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di lingkup internasional bekerjasama dengan World Customs Organization (WCO) dan para negara anggotanya.

GED adalah bagian dari mandat konvensi internasional untuk Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip GED pada kebijakan dan prosedur kepabeanan serta infrastrukturnya adalah dukungan bagi Indonesia dan dunia untuk mewujudkan penegakan hak asasi manusia.

Editor: abduh imanulhaq
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved