5 Dewan Pengawas KPK Punya Rekam Jejak Baik, Haris Azhar Tetap Lempar Protes Keras, Ini Alasannya

TRIBUNJATENG.COM- Direktur Lokataru Haris Azhar mengkritik sistem Dewan Pengawas KPK ditunjuk langsung oleh presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Haris Azhar di acara Talkshow TV one, Kamis (19/12/19).

Haris Azhar menyebut di sepanjang sejarah Republik Indonesia, penunjukkan presiden dalam sebuah posisi tertentu tidak dalam bentuk lembaga stuktural.

"Soal dewan pengawas ditunjuk oleh presiden dalam pengalaman republik ini sejauh yang saya bisa ingat. Saya juga bukan orang yang hidup sepanjang republik ini, apointee by president, penunjukan presiden itu hanya untuk kasus tertentu dan untuk kurun waktu tertentu," ujar Haris Azhar.

Haris Azhar menambahkan dalam lembaga negara, maka seseorang yang menjabat dijabatan tertentu haus diuji dan presiden hanya cukup memberikan tanda tangan.

"Kalau dia bersifat instutusional, dalam demokrasi, dia harus diuji, misalnya pimpina MPR, ketua komisi-komisi yang lain, nah datang ke presiden, hanya dicek lalu distempel dan adanya surat kepres keluar," ujarnya.

Haris Azhar lalu menyebut adanya dewan pengawas adalah sebuah lembaga baru di KPK.

Bahkan menurutnya, dewan pengawas KPK bisa mencengkram KPK tetapi punya hubungan dengan pihak istana.

"Tetapi kalau misalnya dewan pengawas, dia institusional, ada KPK lalu datang lagi barang baru, saya menggambarakannya sebagai jamur, yang akarnya mencengkram gedung KPK tapi payungnya sampai istana, lehernya panjang, itu imajinasi saya soal dewan pengawas KPK, ini politik apointee," ujarnya.

Yang dipilih ini orang-orang hebat lho?" tanya host TVone.

Haris Azhar lalu mengatakan tidak ragu dengan orang-orang yang dipilih Presiden Jokowi untuk menduduki dewan pengawas.

Namun, Haris Azhar mengkritik soal sistem institusi dewan pengawas KPK.

"Insyallah di negeri ini banyak orang baik, Bu Irma orang baik, Bang Johnson orang baik, kita ini soal sistem, bukan bicara orang baik," ujar Haris.

Haris Azhar menyebut orang-orang yang baik bisa rusak ketika masuk sistem.

Haris Azhar juga menyayangkan sistem dewan pengawas yang ditunjuk oleh presiden.