Breaking News:

Moh Rosyid Ingin Perda Pendidikan Agama juga Atur Agama Selain Islam

Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan Pantura (Tali Akrap) menilai perlunya peraturan daerah (Perda) untuk mengayomi pendidikan agama bagi non muslim

IST
Sejumlah peserta saat mengikuti temu koordinasi di Gereja Bukit Sion, Dersalam Kudus, Senin (13/1/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan Pantura (Tali Akrap) menilai perlunya peraturan daerah (Perda) untuk mengayomi pendidikan agama bagi non muslim.

Hal itu menyusul telah terbitnya Perda nomor 3 tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah‎.

Ketua Tali Akrap, Moh Rosyid‎ menjelaskan, perlu adanya Perda Pendidikan Keagamaan nonformal bagi agama lain agar tidak tercipta diskriminasi karena Perda itu hanya mengatur satu umat beragama Islam saja.

Fakta Baru Kematian Lina: Makanan Terakhir Diduga Jadi Penyebab Kematian Lina dan Sempat Masuk IGD

Pemprov DKI Jakarta Akan Wajibkan Warga Beli Mobil Baru Bawa Surat Punya Garasi dari Kelurahan

Ini Dia Sinuhun Totok Pimpinan Kerajaan Agung Sejagat Purworejo yang Menghebohkan

Heboh Kerajaan Agung Sejagat Purworejo Kekuasaannya di Seluruh Dunia, Ini Kata Ganjar

Maka dia menilai juga perlu Perda sejenis yang memfasilitasi pendidikan keagamaan nonformal selain Islam.

"‎Memang pada kenyataannya Perda ini tidak maksimal karena belum terbitnya Perbup Kudus, ‎tetapi Perda lain yang mengayomi agama lain," ujar dia saat temu koordinasi di Gereja Bukit Sion, Dersalam Kudus, Senin (13/1/2020).

Sehingga harapannya peraturan daerah yang lahir tersebut dapat bersifat adil dan tidak condong pada agama tertentu‎.

Terlebih belum lama ini, Kabupaten Kudus menerima penghargaan sebagai Kota Peduli HAM dari Kemenkum HAM RI.

"Sehingga di sini juga perlu diwujudkan Kudus sebagai Kota Toleran.

Hal ini tidak terwujud bila ada satu perda yang diskriminatif," tambah Rosyid.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Kabuparen Kudus Pdt Sriyono menyatakan, ‎kegiatan itu merupakan forum untuk mengawali wacana Perda Pendidikan Keagamaan.

"‎Badan Musyawarah Antargereja (Bamag) juga akan menyosialisasikan pada Pimpinan Jemaat Gereja yang tergabung dalam Bamag untuk memahami topik bahasan ini," ujarnya.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kudus, Fernando menilai selanjutnya perlu audiensi bersama Bupati dan DPRD Kudus agar hasil forum ini menjadi agenda pembahasan.

"‎Setelah ini, hasil dari forum ini perlu ditindaklanjuti agar bisa menjadi agenda pembahasan," ujarnya. (raf)

Jelang Imlek, Pengiriman Barang dari Pelabuhan Tanjung Emas ke Tiongkok Mengalami Penurunan

Talkshow Kesehatan SMC RS Telogorejo, Dokter Arien Himawan Bahas Cara Hidup Paling Sehat sesuai DNA

Baru Sebulan Tanaman Hias di Alun- alun Kota Tegal Rusak, Petugas Sebut Ulah PKL

Jembatan Sesek Penghubung Desa Nawangsari Kendal dan Sekitarnya Nyaris Roboh

Penulis: raka f pujangga
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved