PDIP Tunda Umumkan Rekomendasi Pilkada Solo 2020, Begini Hasil Analisis Pengamat Politik

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Nama-nama calon kepala daerah peserta Pilkada 2020 dari PDIP rencananya akan diumumkan DPP pada saat Rakernas PDIP akhir pekan kemarin.

Namun, pengumuman rekomendasi tersebut ditunda dengan alasan banyaknya bencana yang terjadi.

Sehingga, dalam Rakernas DPP PDIP fokus pembahasan tentang bencana.

Rekomendasi pun seakan dikesampingkan terlebih dahulu.

• Diskon Hingga 30 Persen Seluruh Rute Penerbangan Citilink, Syarat Utama Member Garudamiles

• Tersisa Satu Slot Pemain Asing, PSIS Semarang Ingin Cepat Clear, Komunikasi dengan Flavio Beck

Namun, pengamat politik dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Cahyo Seftyono berpandangan lain.

Dia memiliki analisis lain soal mundurnya pemberian rekomendasi pilkada, tidak terkecuali di Jawa Tengah.

"Analisis saya, ada kaitannya dengan dinasti politik. Tidak hanya di Surakarta, tetapi juga di Medan, Sumatera Utara."

"Dimana menantu dan besan Presiden Joko Widodo akan maju. Begitu juga adik ipar Presiden yang siap maju pilkada," kata Cahyo kepada Tribunjateng.com, Rabu (15/1/2020).

Keluarga Jokowi itu direncanakan akan mendaftar pilkada melalui PDIP.

Ia menilai kekuatan partai berlambang kepala banteng moncong putih itu sangat luar biasa.

• Plt Bupati Kudus Janji Kirim Bibit Tiap Jumat - Penuhi Target 600 Ribu Tanaman di Patiayam

• Stok Terbatas, Buruan Ada Promo Beli 1 Gratis 1 di Gerai Everbest Mal Ciputra Semarang

Sehingga bisa dipastikan siapa yang dicalonkan PDIP akan menang.

Lalu, dari dinasti politik itu, elite politik partai tersebut sedang berusaha mencari alternatif komposisi lain yakni perpaduan atau kombinasi politik dinasti dan meritokrasi.

Meritokrasi yakni sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan relasi.

"Sehingga, ke depan diprediksi yang diajukan partai selain figur mempunyai karir politik oke, dia juga punya kedekatan dengan elite partai."

"Saya pikir pertimbangan itu yang mempengaruhi pengumuman rekomendasi mundur," jelasnya.