Opini Tasroh: Depresi Sosial, Hidup Dalam Seolah-olah

Opini ditulis oleh: Tasroh, S.S.,MPA,. MSc

(Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan)

"Mereka tidaklah gila, tetapi hanya belum dipahami sesamanya. Mereka hanya sedang bermimpi dan hidup dalam kehidupan seolah-olah" ( Nietsze, 1844)."

Sosok berseragam usia pensiunan itu duduk megah dengan back dropp yang mentereng didampingi sang permaisuri yang dipermak bak dandanan raja-ratu khas era primitif, raja diraja di zaman bahiela. Sepasukan dengan seragam mencolok pula berbaris bak menunggu titah sebelum sang raja bertitah.

Sidang pembacaan maklumat pun sesaat berkumandang yang dibacakan langsung sang baginda diraja.

Maklumat sang raja pun dengan khidmat didengar dengan saksama oleh para prajurit yang mendeklarasikan sebuah seruan bahwa baginda raja adalah raja agung sejagat, yang tidak hanya menguasai ( dan berkuasa atas suatu wilayah berdasarkan hukum sejarah yang ia yakini), wilayah lokal kedaerahan an sich; bahkan meyakini dimandati oleh mimpinya sendiri bahwa sang raja dan permaisurinya adalah titisan elite kerajaan besar nusantara yang ditugasi oleh romantisme sejarah untuk memerintah dunia.

Maka lahirlah pidato sabda raja bahwa dirinya adalah raja diraja yang akan memimpin dunia sejagat. Penguasa dunia Amerika dan Tiongkok pun disebut sebagai wilayah kerajaan agung sejagat yang kelak patuh dan tunduk pada kehendak sang raja yang belakangan viral di berbagai media yakni kerajaan agung sejagat yang berlokasi di sebuah kampung di Purworejo, Jawa Tengah.

Kisah penuh kultural emosional itu, ternyata tak hanya terjadi di Purworejo, di wilayah Jawa Barat pun setali tiga uang. Seorang dengan seragam layaknya pimpinan sebuah parpol dengan gagah berani berpidato mengeluarkan maklumat dengan pengikutnya bahwa ia dan para pengikutnya adalah raja dari sebuah diraja yang disebutnya sebagai "Sunda Empire".

Kerajaan tersebut juga mengklaim bahwa dirinya dan para pengikut adalah utusan dewa yang diperintahkan oleh sejenis " merkayangan" untuk memgatur dunia ini dimana ranah Sunda adalah penguasa dunia. Dalam pidato sang raja juga terdengar sabda bahwa dunia adalah miliknya dan suku Sunda adalah penguasa dunia ( the empres).

Dua kasus yang disebut filsuf Jerman Frederich Nietzse (1844) sebagai " depresi sosial" itu baru diketahui setelah usainya perang dunia ke-2, yakni ketika Jerman akhirnya harus menelan pil pahit kekalahan telak dibawah kepemimoinan sang diktatir, Nazi, Hitler, setelah hampir seabad sukses menguasai dunia.

Apa yang terjadi di dua daerah di Indonesia yakni di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat ( dan bukan tidak mungkin masih banyak yang muncul karena belum diviralkan media sosial--red), seperti sedang mempertontonkan satirisme sekalugus lawakan Srimulat yang menyadarkan kita semua, mentertawakan kita semua karena " hare gene" ternyata masih banyak berkecamuk dalam benak mimpi dan laku sosial kita, sekelompok warga yang hidup dalam "seolah-olah", yakni hidup dalam dunia imajiner, rekaan, fiksi dan halusinasi.

Mereka hidup seolah-oleh sedang dalan waktu bahoela, di jaman batu nan primitif sehingga siapa pun sesuai mimpinya sendiri mengklaim sebagai raja diraja, penguasa atas suatu kekuasaan dan seolah-olah memperlakukan dirinya sendiri memiliki kekuasaan untuk memerintah sebuah kaum, umat dan rakyat jelata yang butuh teladan yang mampu memberikan kepastian menggapai hidup.

Maka untuk menegaskan itu semua mimpi itu direnda dengan balutan "penipuan" yang emosional sehingga para pengikutnya seperti sedang digendam: mengikuti sabda sang bagianda raja bahkan untuk menyerahkan harta benda hingga nyawa. Pungutan liar untuk dan atas nama "ubo rampai" seauai jabatan dalam kerajaan pun kemudian bermetamorfosis dengan materialisme-kapitalisme sehingga jabatan-jabatan dalam kerajaan pun harus ditebua-bayar hingga puluhan juta.

Seolah-olah sedang berburu "lelang jabatan" di era milenial yang faktanya juga harus membayar sejumlah uang bagi yang akan menduduki Jabatan birokrasi, untuk dan atas nama mendapatkan jabatan di kerajaan "seolah-olah" itu pun tak kuasa menerima titah sang raja. Itu semua sejatinya adalah apa yang disebut pakar sosiologi pembangunan, Arif Budiman (1998) sebagai Depresi sosial yakni sakit jiwa dan mental akut secara kolektif yang digalang dengan simbil-simbol sesuai jaman".
Satirisme Kolektif

Depresi sosial, (meskipun banyak pendapat pakar dinyatakan tidak ada masalah atau tak mengganggu sistem sosial kita--red), hemat penulis justru lebih berbahaya ketimbang apa yang dilakukan para teroris atau kaum separatisme sekalipun.

Bahkan dalam perspektif pakar idiologi, Yudi Latief (2020) maraknya ekspresi budaya itu jika tetap dibiarkan liar akan menjadi ancaman serius kebangsaan dan ke-kita-an Indonesia. Mengapa? Karena dua hal.

Pertama, meskipun dinilai sekedar lelucon kelompok warga depresi, dalam maklumat-maklumat yang disampaikan amat benderang mengobarkan semangat "separatisme", klaim-klaim berkuasa yang bukan tidak mungkin adalah ekspresi gugatan politik kekuasaan yang diarahkan untuk mengkritik bahkan mendelegitimasi kekuasaan existing yang menurut mereka semakin tak jelas arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita (dan mimpi) mensejahterakan keluarga.

Ekspresi demikian jika tak dicegah bisa berkembang lebih dahsyat dari ulah teroris yang juga sama-sama memimpikan hidup di alam baka yang dikelilingi para bidadari.

Pun demikian sama dengan yang diimpikan sebagian warga kita yang akhirnya harus berjuang memisahkan diri, bertekad keluar dari NKRI, karena pemahamannya, negara yang hidup dan memerintah sekarang dinilai diri dan kelompok pengikutnya jauh dari upaya memberikan hidup dan kehidupan yang semakin baik.

Sang pemimpin dan penguasa yang konon dipilih melalui idiologi "demokrasi" pun dimata mereka tak ubahnya adalah hanya menawarkan mimpi, janji bodong seperti halnya para usahawan yang juga menggasak uang rakyat dengan aneka janji bodong, hingga investasi bodong.

Jika investor bodong bisa menarik dana rakyat kecil hingga puluhan triliun sekali sabet, dan fakta bahw kekuasaan dan jabatan birokrasi diperjualbelikan oleh penguasa politik, lalu apa bedanya dengan mereka yang coba membangun mimpi dan halusinasinya juga bisa menarik pungutan untuk kekayaan dan kapitalisasi hidup mereka.

Demikian pula, jika pimpinan sekolah/lembaga pendidikan bisa mencetak ijasah, sertifikat yang konon simbol kompetensi ( tetapi data menunjukkan lulusan sekolah di Indonesia justru menciptakan kebodohan dan kemalasan--red), lalu apa bedanya dengan warga kita yang sedang mimpi seolah-olah semua bisa dicetak sendiri.

Legalisasi dengan stempel pun mudah dibuat di pinggir jalan, barang-barang cetakan itu kini mudah didapatkan.
Kedua, mengacak-acak formalisme-rasionalitas. Depresi sosial itu memang satir getir sosial kita, namun dalam jangka panjang bisa merusak kehidupan rasionalisme yang sedang dibangun di negeri ini.

Harus diakui, di tengah modernisme di berbagai belaham dunia, sistem seleksi kepenimpinan di Indonesia sedang berada dalam titik nadir dimana sudah berpuluh tahun model seleksi kepemimpinan melalui jalur-jalur "suara rakyat" justru sering hanya melahirkan kepemimpinan setan yakni pemimpin yang dipilih dengan biaya rakyat mahal dan berdarah-darah, ternyata tak becus menyelesaikan urusan rakyatnya.

Pilkada misalnya, hanya menghasilkan kadal-kadal korup, yang seperti dirilis Kemendagri sendiri hanya 5% kepala daerah otonom yang sukses memajukan kehidupan rakyat di daerah.

Artinya 95% gagal memajukan daerahnya, dan kalau pun dinyatakan "sukses" ( misalnya klaim bisa menurunkan angka kemiskinan--red), faktanya hanyalah klaim sepihak, dan juga entah siapa dan atas dasar apa mengklaim sukses nemimpin.

Laku demikian tak ubahnya sama dengan (11/12) para raja bodong yang sedang mengalami depresi sosial tersebut.

Demikian pula, laku para pejabat pembina kepegawaian di era posmo ini yang tak becus bekerja, dipilih tanpa kriteria prestasi yang jelas, mengangkat pejabat hanya yang kenal (kronisme) dan meluluhlantakkan sistem rasionalitas, seleksi kompetensi, dengan model lelang yang dihalusinasikan sebagai kedok kolusi belaka, nyaris tanpa hasil kerja yang bermakna meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Prestasi kerja pun didasarkan atas klaim-klaim sepihak yang tak ubahnya mirip dengan mereka yang kini sedang hidup dalam seolah-olah, hidup dalam depresi sosial.

Harus Dikendakikan Negara

Namun demikian, meskipun belum ada bukti mengancam kebangsaan Indonesia ke depan, satir autokritik dari para delusi sosial kita tersebut semestinya dikelola dengan bijak dan tetap dirasionalisasi. Yakni dibinaliterasikan lebih sosio-kultural agar ekspresi sosiokultural itu tidak menjadi idiologi baru yang bukan tidak mungkin akan menambah potensi destruksi sosial yang merupakan embrio distrust kolektif pada hegemoni kekuasaab formalistik-legal ( di era modernisme demokrasi). Caranya?

Pertama, menjadi tugas pemerintah, khususnya pemerintah daerah setempat untuk memastikan bahwa tindakan depresi sosial itu tidak merembet pada laku culas yang dibalut dengan halusinasi tanpa dasar. Diakui di era demokrasi dengan model Pilkada, para pemimpin lokal terpilih justru tak kompeten bahkan sering gagap merespon depresi sosial selama ini. Sebagian besar kepala daerah sibuk dengan dirinya sendiri, janji gombal pun tak pernah ada yang menagihnya.

Padahal semestinya setelah rakyat berdarah-darah disuruh memilih dirinya, sang terpilih berdarah-darah pula memperjuangkan dan bekerja keras memenuhi janjinya secara jujur, dan bukab klaim sepihak? Sudah semestinya "raja" hasil seleksi demokrasi itu diawasi pemerintah pusat untuk bertanggungjawab mendidik rakyatnya, memilih pejabat pembantunya tanpa bayaran dengan kedok apa pun, bertugas mendidik warganya agar semakin cerdas menghindari laku depresi sosial, bukan justru sibuk dalih umroh tetapi malah plesir keliling dunia, mumpung jadi pejabat yang mendapatkan fasilitas wah dari negara. Para pejabat daerah yang sudah dipilih juga semestinya dibebani tugas mendidik warganya untuk cerdas budaya, tidak justru hanya mengikuti kesenangan pribadi hidup dengan mimpinya sendiri-sendiri.

Di daerah banyak tumbuh ormas, organisasi keagmaan tetapi dipastikan tidak berfungsi membangun kohose sosial guna membangun nilai kebangsaan yang rasional, tetapi malah sibuk dengan dirinya sendiri, main tipu-tipu hanya untuk mengeruk uang guna kenikmatan sendiri.

Organisasi yang konon modern itu terbukti tidak menjalankan perannya kecuali sibuk dukung-mendukung siapa yang berani membayar lebih, memberi uang lebih dengan janji-janji yang diukur dengan materi dan kekuasaan, untuk selanjutnya mendapatkan kedudukan, kuasa dan materi.

Pendukung dan pengikut jadi klaim suara, menjadi tawar-menawar dukungan politik untuk memenangkan jabatan/kuasa. Laku demikianlah yang selama ini ( diakui atau tidak) menginspirasi warga kita yang selama ini diabaikan, dibuai janji manis, dikadali dalam pesta para kadal dalam Pilkadal.

Oleh karena itu, mudah untuk mencegah laku depresi sosial tersebut yakni dengan kendali negara, pemerintah harus memimpin perubahan hidup, agar warga tidak mengembangkan halusinasi kehidupannya sendiri.

Demikian pula para pemimpin birokrasi, para pejabat yang sudah sedemikian menikmati kehidupan enak kepenak, sudah saatnya empati dan simpati demgan penghidupan rakyat banyak, bertugas mendidik keluarga san warga sekitarnya untuk mengarujgi hidup secara rasional, dengan keteladanan yang autentik.

Bukan dengan pidato apalagi kampanye gombal yang hanya memicu dan memacu alam bawah sadar rakyat banyak menuju depresi sosial. Di titik gugatan sosial itulah, semestinya hadirnya "raja-kerajaan" imajiner yang berseliweran akhir-akhir ini menggugah kesadaran para pemimpin dan pejabat publik untuk bekerja rasional, nyata mewujudkan visi-misinya untuk rakyat banyak!

Sebaliknya, jika kerja dan kinerja para pemimpin di berbagai level birokrasi hanya berakhir layaknya investasi bodong, janji kosong, maka lebih baik depresan sosial kian marak dan bisa menjadi "obat stres", meskipun semuanya kita berpotensi menjadi "orang gila"!

Sebelum merembet ke rakyat banyak, inilah tugas baru para birokrat untuk mengembalikan rasionalisme rakyat banyak. Nah!! (*)