17 Ribu Hektare Tanah Perhutani di Jateng Legal Digarap Petani, Teten Masduki: Bikin Koperasi

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Dalam kunjungan kerja di Kendal, Sabtu (25/1/2020), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki bertemu sejumlah petani.

Mereka anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia Jawa Tengah.

Pertemuan itu berlangsung di Dusun Tanjung, Desa Wonosari, Kecamatan Patebon.

• Ini Reaksi Mantan Suami saat Tahu Pernikahan 12 Hari di Malang Viral

• Pengakuan Istri Deddy Dores yang Orbitkan Nike Ardilla, Anaknya Banting Setir Jadi Driver Ojol

• Inilah Sosok Nasri Banks Berpangkat Jenderal Bintang 5 Saat Ditemui Wartawan

• Rocky Gerung Sebut Kinerja Tri Rismaharini Tidak Bisa Saingi Anies Baswedan

Teten mengatakan, bertani tidaklah sekadar menanam pohon lalu tumbuh dan berbuah.

Melainkan menjadi seorang petani yang cerdas, cekatan memilih komoditas tanaman yang mempunyai nilai jual tembus sampai pasar nasional dan internasional.

Dia meminta warga yang sudah mempunyai SK bukti kelegalan menggarap tanah Perhutani agar bisa memanfaatkannya.

Hal tersebut harus segera dikerjakan mengingat Presiden Jokowi telah melegalkan penggarapan hutan Perhutani dengan skala besar, minimal 100 hektare dalam sebuah kabupaten atau kota.

Sebagai langkah ke depan, Menteri mengajak para petani agar mulai berkoperasi.

"Kami lagi mendorong petani berkoperasi, termasuk masyarakat sekitar hutan yang memanfaatkan tanah perhutani. Saya butuh bekerja sama dengan para penggerak tani di daerah untuk berkoperasi . Minimal 100 hektare, tanam komoditi tertentu, dan kami hubungkan ke pasar nasional dan internasional," terangnya.

Tanah yang dilegalkan pemerintah dihatapkan bisa menjadi penguat ekonomi masyarakat terlebih berdiri sebuah sentra produksi pada masing-masing wilayah.

Seperti sentra produksi hasil pertanian buah segar, misal manggis, mangga, pisang, durian, semangka, melon, produk basis herbal serta produk perkayuan untuk furnitur.

"Pastikan tanaman yang ditanam. Kalau tanam sayur harus dipikirkan marketnya bukan nanti tidak laku malah busuk sia-sia. Kalau begitu syaratnya buat pabrik pengolahan sehingga nanti saat tidak laku di pasaran bisa diolah menjadi bahan jadi," ujarnya.

Adapun koperasi yang akan dicanangkan adalah koperasi dengan memprioritaskan pada sektor produksi.

Membuat koperasi yang besar yang bisa didorong para pelakunya untuk bisa masuk ke pasar modal, dengan memafaatkan perhutanan sosial menjadi ekonomi kerakyatan.

"Pemerintah akan stop program (pelegalan penggrapan tanah Perhutani) kalau tanah-tanah yang diberikan justru disewakan dan ngumpul ke orang-orang kaya saja. Artinya gagal, saya akan bilang ke presiden masyarakatnya tidak serius," tegasnya.

Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia Jawa Tengah, Siti Fikriyah, mengatakan sudah ada 7 ribu hektare lahan Perhutani yang dilegalkan untuk digarap para petani.

Jumlah tersebut akan bertambah 10 ribu hektare menjadi 17 ribu hektare pada tahun 2020.

Tercatat 52 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang siap memanfaatkannya.

Organisasinya siap mensupport program pemerintah dalam menggapai target 326 ribu hektare lahan pada 2020.

Dia juga akan menggabungkan 22 koperasi yang terbentuk di Jateng dengan membentuk koperasi induk di tiap-tiap kabupaten/kota untuk dapat menguatkan hasil komoditi tanaman agar bisa menjangkau pasar internasional.

"Jadi para petani yang tergabung sudah memiliki SK atau status legal dalam selama 35 tahun dalam penggarapan lahan Perhutani ini. Bagiannya bisa bermacam-macam. Ada yang setengah hektare hingga 2 hektare tergantung luas hutan sosial di daerah tersebut," terangnya. (Sam)

• Sekeluarga Keracunan Daging Anjing yang Direbus Pakai Garam, Siswa Kelas 3 SD Meninggal

• Kisah Relawan yang Potong Rambut Gimbal Sukiyah Sarang Tikus, Umroh Hadiah Pengabdiannya

• Repot Mau Beli Sate Dekat Rumah, Nia Ramadhani Sampai Diiringi Empat Sepeda Motor

• Betah Setahun Menjomblo, Luna Maya: Emang Aku Punya Pilihan Gimana?