Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Soal Wacana Pemulangan Eks ISIS, Anggota DPR: Jangan Sampai Indonesia Dibilang Pelindung Teroris

Pemerintah harus ekstra hati-hati terkait wacana pemulangan 600 WNI eks kelompok teroris ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria dari Timur Tengah.

Editor: m nur huda
CNN
Ilustrasi ISIS 

Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga angkat bicara mengenai wacana tersebut.

Mardani Ali Sera menilai pemulangan WNI tersebut harus diikuti dengan proses penanganan yang jelas dan tepat.

"Bagaimanapun mereka warga negara Indonesia, kalau mereka mau dipulangkan, harus jelas proposal penanganannya.

Jika tidak jelas penanganannya yang terjadi malah berantakan," ujar Mardani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Mardani menyebut penanganan para WNI eks ISIS tersebut haruslah menggunakan skema multi disiplin.

Sehingga tak hanya melihat dari sisi agama semata, namun juga melihat dari persoalan ekonomi, ideologi, dan politik.

Anggota Komisi II DPR RI itu juga meminta program moderasi keagamaan WNI tersebut harus melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurutnya, masalah ini juga tak bisa hanya dipegang dan diurus oleh Kementerian Agama ataupun Kementerian Luar Negeri saja.

"Ini bukan urusan agama saja, ini nanti deradikalisasinya jalan, program moderasi keagamaan mereka harus melibatkan MUI. Juga melibatkan teman-teman tenaga kerja, koperasi, karena masalah ekonomi ada, masalah ideologi ada, masalah politik juga ada," katanya.

Mabes Polri menyatakan proses verifikasi dan profiling penting terkait wacana pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan verifikasi dan profiling tersebut memastikan benar atau tidaknya seseorang sebagai WNI.

"Informasinya memang 600 orang, langkahnya tentu diverifikasi dan profiling dulu benar atau tidak WNI."

"Harus jelas track record-nya, masih ada proses untuk memastikan sambil melihat sikap pemerintah dari sana," ujar Asep, di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2020).

Asep menyebut kajian strategis juga akan dilakukan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Polri, BNPT, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Hal tersebut untuk mengetahui sejauh apa WNI tersebut terpapar paham radikal.(*Tribunnews)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Wacana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS dari Timur Tengah, DPR: Pemerintah Harus Ekstra Hati-Hati

Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved