Kepala BNPT Ceritakan Anak WNI Eks ISIS Setiap Hari Melihat Kekerasan: Akan Susah Pemulihannya

TRIBUNJATENG.COM- Kepala BNPT, Suhardi Alius mengatakan belum ada rencana pengembalian WNI eks ISIS di Suriah.

Suhardi Alius mengklarifikasi terkait isu BNPT akan mengembalikan WNI eks ISIS.

"Itu masih pembahasan, sampai saat ini belum ada keputusan terkait pengembalian itu," ujarnya.

Suhardi Alius mengatakan saat ini pihaknya masih berdiskusi dengan Menkopolhukam.

Suhardi Alius saat ini pihaknya tengah mengati kebijakan dari Jerman, Malaysia dan Australia yang memunglangkan eks ISIS di negaranya.

• Ammar Zoni Sewot Soal Nama Kontaknya di HP Istri, Irish Bella: Salah Sendiri Nikahin Orang Belgia!

• Presiden Jokowi Ancam Copot Kapolda Hingga Pangdam TNI Jika Tak Mampu Tangani Ini

• Viral Istri Mengantar Suami Menikah Lagi, Dari Siapkan Mas Kawin hingga Bela Suami dari Bully

• Pengakuan Mantan Kombatan ISIS Ingin Pulang dan Tobat: Aku Pengin Pulang ke Tanah Air dan Tobat

Suhardi Alius mengaku sulit mendidik anak-anak WNI esk ISIS utnuk bisa beradaptasi di Indonesia.

"Kita punya pengalaman, pada tahun 2017, kita mengembalikan 18 WNI asal syiria, salah satunya anak kecil berumur 14 tahun, selama 3 tahun baru bisa adaptasi dengan lingkungan, begitu kerasnya dan begitu sulitnya mereka beradaptasi," ujarnya.

Suhardi Alius mengatakan laki-laki yang masuk eks ISIS mengaku dibujuk oleh istrinya untuk pergi ke Suriah.

"Perempuan, dalam beberapa kasus juga lebih radikal, misalnya bom Jawa Timur, dari 18 orang yang kita kembalikan dari ISIS, laki-laki langsung masuk pidana, setelah kita intrograsi, para eks ISIS itu mengatakan bahwa inisiasi masuk ISIS dari istrinya," ujarnya.

Suhardi Alius saat ini memikirkan nasib rakyat Indonesia.

"Maka ini nggak boleh main-main, kita harus pikirkan 270 juta, kita khawatir juga akan ada paparan radikalisme," ujarnya.

Suhardi Alius mengatakan anak-anak kecil di Suriah setiap hari melihat kekerasan dan dliatih menjadi keras.

"Bayangkan, anak-anak kecil di sana dilatih dengan kekerasan, banyak melihat kekerasan, mereka menjadi orang-orang yang keras, pengalaman kita kemarin, baru 3 tahun mereka beradaptasi, sekarang kalau 600 WNI eks ISIS kembali bagaimana?," ujarnya.

Suhardi Alius mengatakan bahwa persoalan ini bukan urusan yang mudah.

Sebelumnya, presiden Joko Widodo ( Jokowi) tidak ingin 600 warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dipulangkan ke Indonesia.

Meski rencana dari pemerintah tersebut belum diputuskan, Jokowi menegaskan akan bilang tidak untuk upaya pemulangan itu.

Pembahasan lebih lanjut soal rencana tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) dengan kementerian terkait.

"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum Ratas ya.

Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020), diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.

Dalam rapat tersebut, Jokowi akan membahas rencana kepulangan WNI eks ISIS secara detail.

Presiden akan meminta kementerian terkait untuk mengkalkulasi dan menghitung plus-minus jika 600 WNI tersebut pulang ke Indonesia.

Jokowi menyampaikan, sampai saat ini semuanya masih dalam proses pembahasan.

"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses," imbuh Jokowi.

Tanggapan Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah belum memutuskan apakah akan memulangkan 600 lebih WNI yang bergabung dengan ISIS atau Foreign Teroris Fighter (FTF) ke Indonesia.

Menurutnya, pemulangan WNI eks ISIS tersebut harus melihat manfaat serta mudaratnya.

Mudaratnya, kata Mahfud, para WNI tersebut bisa menjadi virus yang menyebarkan paham radikalnya di Indonesia.

"Mulai dari mudaratnya kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah di sini, bisa menjadi virus baru di sini. Karena jelas jelas dia pergi ke sana untuk menjadi teroris," kata Mahfud di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (5/2/2020).

Jika dipulangkan ke Indonesia, mereka harus mengikuti deradikalisasi terlebih dahulu. Sementara proses radikalisasi membutuhkan waktu.

"Kalau nanti habis deradikalisasi diterjungkan ke masyarakat nanti bisa kambuh lagi, kenapa? karena di tengah masyarakat nanti dia diisolasi, dijauhi. Kalau dijauhi nanti dia jadi teroris lagi kan," katanya.

Namun pada satu sisi, para WNI tersebut memiliki hak untuk tidak kehilangan status kewarganegaraan.

Kata Mahfud, pemerintah sedang mencari formula yang pas mulai dari aspek hukum dan konstitusi menyikapi para WNI Eks ISIS tersebut.

"Kita sedang mencari formula, bagaimana aspek hukum serta aspek konstitusi dari masalah teroris pelintas batas ini terpenuhi semuanya. Kalau ditanya ke Menkoplhukam itu jawabannya," katanya.

Mahfud lebih setuju jika para mantan anggota ISIS tersebut tidak dipulangkan karena akan membahayakan negara.

Secara hukum, paspor para WNI tersebut bisa dicabut karena pergi secara ilegal ke luar negeri untuk bergabung dengan ISIS.

"Secara hukum paspornya bisa saja dicabut, ketika dia pergi secara ilegal ke sana, itu kan bisa saja. Kita juga tidak tahu kan mereka punya paspor asli atau tidak.

Kalau asli pun kalau pergi dengan cara seperti itu, tanpa izin yang jelas dari negara, mungkin paspor nya bisa dicabut," katanya.

Lagi pula menurut Mahfud belum ada negara manapun yang memiliki masalah yang sama dengan Indonesia berniat memulangkan warganya.

"Dari banyak negara yang punya FTF itu belum ada satupun yang menyatakan akan dipulangkan. Ada yang selektif, kalau ada anak anak yatim akan dipulangkan, tapi pada umumnya tidak ada yang mau memulangkan terorisnya," ujarnya.(*)

• Anak WNI Eks ISIS Menangis Ingin Pulang, Ngaku Pernah Melihat Pembantaian Manusia di Jalanan

• Mengerikan Bentuk Penjara WNI Eks ISIS, Ngaku Menyesal Bawa Keluarga ke Suriah

• Viral Istri Saksikan Suami Poligami dan Siapkan Mas Kawin, Ternyata Pernah Ikut Kontes Dai Indosiar

• Ini Alasan Nengmas Antarkan Suami Poligami hingga Siapkan Mas Kawin dan Kebutuhan Akad Nikah