Kisah Ganjar Dikritik Aktifis Difabel dan Telepon Jam 12 Malam soal Bully Siswi SMP Purworejo

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Para aktivis advokasi difabel dibuat terkejut oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menanggapi keluhan mereka terkait kasus bullying terhadap salah satu siswi SMP di Purworejo.

Mulanya para aktivis tersebut mengunggah uneg-unegnya terkait nasib siswi yang juga berkebutuhan khusus itu di media sosial, namun tidak selang berapa lama mereka langsung dihubungi dan diajak Ganjar turut menyelesaikan persoalan.

Persoalan perundungan siswi tersebut telah dibawa ke ranah hukum.

• Hasil dan Klasemen Liga Italia - Tanpa Cristiano Ronaldo, Juventus Kembali Ke Puncak Klasemen

• Hasil Lengkap dan Klasemen Liga Inggris: Liverpool Makin Sulit Terkejar

• Hasil Liga Spanyol Tadi Malam dan Klasemen: Real Madrid Gagal Pertahankan Jarak dari Barcelona

• Harga Emas Antam di Semarang Hari Ini, Senin (17/2) Alami Penurunan Rp 1.000, Ini Daftar Lengkapnya

Ketiga tersangka dijerat dengan UU Perlindungan Anak Pasal 76c, yaitu tentang tindak kekerasan terhadap anak.

Adapun pidana yang disangkakan Pasal 80 dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan.

Di sisi lain, siswi korban perundungan yang juga berkebutuhan khusus itu mengalami trauma, bahkan enggan ke sekolah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lantas merayu agar siswi tersebut berkenan pindah ke sekolah inklusif yang menunjang para difabel.

Salah satu yang diajukan Ganjar adalah Sekolah Luar Biasa di Purworejo.

"Rayuan kita kepada si anak ini, sampai tadi malam Insyaallah berhasil. Saya ingin karena dia berkebutuhan khusus maka sekolahnya di tempat yang bisa memfasilitasi itu," kata Ganjar.

Membaca pernyataan gubernur berambut putih itu para aktivis difabel langsung angkat suara.

Mereka menolak jika Sekolah Luar Biasa dimasukkan dalam daftar untuk menerima siswi korban perundungan itu.

Bahkan Arif Maftuhin, pemimpin Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta menulis surat terbuka di website pribadinya yang ditujukan kepada Ganjar Pranowo.

Menurut Maftuhin, memasukkan siswi berkebutuhan khusus ke SLB bukanlah solusi terbaik.

Bahkan dia menganalogikan dengan perempuan korban pemerkosaan yang dituntut mengenakan pakaian tertutup.

Sudah jadi korban, masih pula disalahkan.