Ngopi Pagi

FOKUS : KPK (Belum) Mau Masuk Desa?

SIAPA yang tak tergiur terhadap nilai fantastis yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke setiap desa melalui Dana Desa.

ISTIMEWA
Deni Setiawan 

Oleh Deni Setiawan

Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

SIAPA yang tak tergiur terhadap nilai fantastis yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke setiap desa melalui Dana Desa.

Ambillah contoh di sebagian wilayah tertentu, awal tak ada seorang pun yang mau dicalonkan atau terpaksa jadi seorang kades, kini berebut menduduki jabatan itu.

Layaknya pemilihan kepala daerah, Pilkades dalam 2 tahun terakhir menjadi menarik untuk diikuti. Tak sedikit para kontestan berlomba jadi juara, menduduki jabatan itu.

Memang, itu bukan satu-satunya alasan dan sulit dibuktikan, tapi tak dimungkiri bila besarnya dana yang dikucurkan ke tiap desa jadi pemicunya. Bahkan, ada di tingkat kelurahan yang iri, berharap bisa berubah menjadi desa.

Gambarannya, tahun ini Dana Desa di Jateng mencapai Rp 8,2 triliun atau meningkat 5 persen dari tahun sebelumnya Rp 7,8 triliun. Ditambah bantuan keuangan dari Pemprov Rp 1,2 triliun.

Di satu sisi memang ada nilai positifnya, image desa yang selalu kalah dengan kota berangsur hilang. Pembangunan makin merata, kesejahteraan pun juga. Namun melihat besarnya kucuran anggaran itu, potensi dan celah korupsi juga makin nyata.

Bukti, penangkapan Kejari Cilacap terhadap seorang kades karena kasus dugaan korupsi pada Januari 2020. Yang bersangkutan diduga salahgunakan APBDes 2017.

Sejumlah proyek fisik tak sesuai RAB dan spesifikasinya. Termasuk penyimpangan pembayaran PPn dan PPh. Akibatnya, negara merugi sekira Rp 681,6 juta.

Halaman
12
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved