Pembatas Beton Isolasi Wilayah Kota Tegal Mulai Didistribusikan

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal, Herviyanto, mengatakan, denah lokasi penutupan akses di Kota Tegal itu belum resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal.

Ia mengaku, denah itu baru akan dikirimkan ke Satlantas Polres Tegal Kota. Namun, tanpa sepengetahuan Hervi, denah itu bocor dan tersebar di publik melalui media sosial.

"Saya tidak mengerti itu kok bisa bocor keluar. Padahal itu saya kirim untuk konsumsi Kasatlantas. Kami tidak bisa menetapkan itu tanpa kajian teknis dari Polres," kata Hervi, Jumat (27/3).

Hervi mengatakan, denah lokasi penutupan akses Kota Tegal harus tetap melalui kajian teknis dari Polres Tegal Kota.

Nantinya akan terpapar langkah analitis,trategis, dan praktis.

Ia sendiri mengaku akan melaporkan kepada pimpinan atas ulah internal yang membocorkan denah lokasi tersebut.

"Imbauan saya kepada masyarakat, peta yang keluar itu belum resmi. Itu masih bahan kajian. Nanti info resmi akan dikeluarkan oleh Humas Pemkot," jelasnya.

Menurut akademisi Undip, Prof Budi Setiyono ada salah kaprah yang terjadi di dalam kebijakan lockdown di Indonesia.

Menurutnya, berkaitan dengan local lock down di Indonesia, sebenarnya yang dimaksud dengan lockdown kalau berkaca pengalaman negara lain terutama di China, Amerika, dan Eropa pada umumnya.

"Lockdown itu tidak hanya sekadar melarang orang berpergian atau tinggal di rumah saja, untuk melarang mereka beraktivitas.

Melainkan, pemerintah harus memiliki satu pendekatan makro yang komprehensif terlebih dahulu," ungkap Profesor Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Undip itu kepada Tribun Jateng, Jumat (27/3).

Prof Budi menuturkan kebijakan lockdown mempunyai pengaruh dan memiliki konsekuensi jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Kalau masyarakat hanya dilarang ke luar rumah misalnya, akan memiliki implikasi-implikasi yang susah untuk diukur impectnya.

Sehingga, yang namanya kebijakan lockdown itu mestinya terlebih dahulu didesain secara makro tentang apa itu cakupan lockdown dan kemungkinan-kemungkinan kebijakan tersebut serta antisipasi jangka pendek, menengah, dan panjang yang harus dilakukan oleh pemerintah," ungkap profesor yang juga menjabat Wakil Rektor I Undip itu.

Dia menyampaikan, berbagai macam risiko lockdown harus dicarikan solusi.

"Misalnya dengan pemenuhan kebutuhan individu-individu masyarakat yang tidak boleh berpergian.

Masyarakat kita secara individu memiliki berbagai keperluan pemenuhan. Kalau 1-2 hari mungkin masih oke.

Namun, kalau lebih dari seminggu mungkin memiliki implikasi-implikasi yang serius terhadap pemenuhan kebutuhan mereka," tuturnya.

Dia melanjutkan, ada juga implikasi-implikasi yang berkaitan dengan komunitas di masyarakat di suatu daerah, tempat, lokasi, atau bahkan negara.

"Implikasi itu tentu terjadi semua bidang misal ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Oleh karena itu yang namanya lock down itu harus diiringi dengan kebijakan yang komprehensif di semua bidang," tegasnya. (mam/fba/kan/fba)