Akankah Jabodetabek akan Dikarantina? Bakal Dibahas Hari Ini & Simak Gambaran Skema Jika Diterapkan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Akankah kawasan DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) akan melakukan karantina?

Dikabarkan pemerintah bakal mempertimbangkan langkah untuk karantina atau lockdown di kawasan DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, keputusan untuk melakukan penutupan akses masuk dan keluar Jabodetabek bakal diambil Senin (30/3/2020).

Pihaknya akan melakukan rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang kini juga menjabat sebagai Plt Menteri Perhubungan.

"Kami sedang siapkan juga regulasinya seperti apa. Kami akan membuat suatu perencanaan dari Jabodetabek. Ini bukan Jakarta loh. Kita bicara Jabodetabek," ujar Budi ketika memberikan paparan dalam tayangan Kompas Petang di Kompas TV, Minggu (29/3/2020).

"Itu semuanya tidak boleh keluar dari arah Jabodetabek ke Jawa Tengah, Banten, kemudian ke Sumatera," jelas dia.

Meski demikian, dirinya masih belum bisa mengungkapkan kapan pembatasan akses masuk dan keluar Jabodetabek bakal diberlakukan.

Kini, Polda Metro Jaya dengan jajaran Dinas Perhubungan Jakarta pun sedang melakukan survei mengenai titik-titik yang bakal menjadi tempat larangan keluar-masuk Jabodetabek diberlakukan.

"Nanti kita akan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang masih melakukan perjalanan," ujar dia.

Mulai Tol Jakarta-Cikampek 

Budi mencontohkan, pembatasan akses masuk wilayah Jabodetabek dari Jawa Tengah misalnya, pembatasan akses masuk bisa saja dilakukan mulai dari Tol Cikampek atau di jalan nasional mulai Bekasi-Karawang.

Di titik-titik itulah otoritas terkait bakal melakukan pendekatan kepada masyarakat.

"Kemudian berikutnya dari arah Jabodetabek ke Jawa Barat, lewat Bogor, di sana juga kita melakukan pendekatan, di jalan tol Jagorawi atau masuk juga di jalan nasional dari Cibinong sampai dengan ke Bogor.

Termasuk dari arah Tangerang ke arah Banten," jelas Budi.

Budi mengatakan, pihaknya pun sudah berkomunikasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) terkait dengan pelarangan keluar masuk angkutan umum, khususnya bis, dari dan ke Jakarta.

Namun, dia mengatakan untuk mengimplementasikannya, dibutuhkan setidaknya 1 hari sejak kebijakan tersebut ditetapkan.

"Tetapi ini sedang dilakukan survei tadi.

Dan diharapkan besok pada saat rapat kemudian memutuskan Jabodetabek dikatakan ada karantina lokal, berarti kita sudah siap dengan skema-skema itu.

Tetapi semuanya menunggu keputusan besok saja," ujar dia.

Pemerintah Rapat Bahas Kemungkinan Lockdown Jabodetabek 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi memaparkan pemerintah kian membuka kemungkinan diberlakukannya lockdown atau karantina total kawasan DKI Jakarta serta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Hal tersebut menyusul kian merebaknya wabah virus corona dengan jumlah positif terinfeksi yang kian bertambah setiap hari.

Budi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema sekaligus skenario yang akan diberlakukan jika Jakarta mulai menutup akses masuk dan keluar Jakarta.

Esok hari pihaknya pun akan melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Menteri Perhubungan.

"Kami ada rapat, di rapat itu kita harapkan, saya merekomendasikan dalam rapat itu kalau bisa Jakarta, Jabodetabek itu sudah di karantina.

Tapi tergantung rapat dengan Pak Menko Maritim," ujar Budi ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (29/3/2020).

"Tapi kami sudah siapkan skemanya saja, kalau rapat besok sudah tidak boleh keluar, protokolnya seperti itu," ujar dia.

Adapun pembatasan akses keluar dan masuk di Jakarta merupakan langkah lanjutan yang dilakukan pemerintah menyusul masih banyak masyarakat yang melakukan lebih cepat ke kampung halaman akibat virus corona.

Budi pun mengatakan, pihaknya telah berbicara dengan Korlantas Polri serta Polda Metro Jaya mengenai skenario karantina Jakarta tersebut.

Secara teknis, pihak kepolisian dan dinas perhubungan di setiap wilayah juga telah memiliki skema sekaligus titik-titik yang akan ditutup aksesnya.

Saat ini pun menurut Budi, yang utama adalah mementingkan keselematan masyarakat luas sekaligus mempersempit penyebaran virus corona.

"Itu yang utama, kalau memperdebatkan masalah ekonomi terus nggak akan ketemu," ujar dia.

Sebelumnya, Kemenhub telah melaporkan adanya masyarakat yang melakukan mudik ke berbagai daerah, meski pemerintah telah mengeluarkan imbauan untuk tidak melaksanakan mudik.

Saat itu Budi mengatakan, pelaksanaan mudik lebih cepat tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah penumpang di berbagai terminal sejak tanggal 20 hingga 22 Maret 2020.

Menurut dia, fenomena itu terjadi akibat melambatnya roda perekonomian Jakarta yang diakibatkan merebaknya virus corona. Hal tersebut mendorong pekerja khususnya di sektor informal untuk pulang ke kampung halaman masing-masing.

"Ini terjadi mudik sebelum waktunya karena memang terjadi penurunan kegiatan di Jakarta.

Sekarang kan kita ada penurunan dari berbagai aspek kegiatan ekonomi.

Sehingga pekerja dari sektor informal, yang kita amati dari tanggal 20-22, ada beberapa terminal tipe A yang mengalami lonjakan penumpang yang datang dari Jabodetabek," tutur Budi dalam video conference, Jumat (27/3/2020).

'Lockdown' di Jakarta Tunggu Aba-aba Pemerintah Pusat

Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan DKI menyatakan telah siap untuk menutup jalanan menuju Jakarta bila dibutuhkan untuk karantina wilayah.

Isu lockdown sempat menggemparkan warga Jakarta, namun hal itu sebenarnya belum diterapkan di Jakarta.

Penutupan jalan untuk karantina wilayah atau lockdown harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan wewenang karantina wilayah ada di tangan pemerintah pusat.

"Sekarang kita menunggu penetapan dari (pemerintah) pusat terkait karantina wilayah. Itu kewenangan pusat," ucap Syafrin saat dihubungi Minggu (29/3/2020) malam.

Ia membatah bila ada informasi yang menyebut karantina wilayah akan dilakukan pada Senin (30/3/2020) besok.

"Sekarang saya sampaikan bahwa yang beredar di masyarakat besok ada penutupan, itu tidak ada," tegas Syafrin.

Ia tak mengelak kemungkinan karantina wilayah bisa saja terlaksana.

Pemprov DKI, pemerintah pusat, dan sejumlah pemda di sekitar ibu kota bakal membahas ini di rapat terbatas yang digelar Senin (30/3/2020).

"Kita masih menunggu, besok rencananya ada ratas," kata Syafrin.

Sebelumnya, beredar sebuah surat telegram nomor STR/414/III/OPS.2./2020 yang memerintahkan Kapolres di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk membuat rekayasa penutupan arus lalu lintas.

Rekayasa penutupan arus lalu lintas ini khususnya dari dan menuju Jakarta andai karantina wilayah atau lockdown diberlakukan.

Dalam surat telegram itu juga dituliskan pengamanan terkait penutupan akses masuk ke wilayah Jakarta akan dilakukan oleh Polri bersama TNI.

Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, isi surat telegram itu merupakan skema penutupan ruas jalan di Jakarta jika pemerintah mengimbau untuk lockdown.

Yusri menegaskan, saat ini Pemprov DKI belum memerintahkan untuk lockdown wilayah.

Pemerintah hanya mengimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah dan menerapkan physical distancing atau saling menjaga jarak.

"Sekarang situasi Jakarta masih social distancing, physical distancing, tidak ada karantina wilayah atau lockdown," ungkap Yusri, Minggu (29/3/2020).

"Tapi, kita harus tetap latihan. Apapun yang terjadi kita sudah latihan," Yusri menambahkan.

Sementara itu, perintah rekayasa arus lalu lintas bertujuan untuk mengetahui situasi keramaian lalu lintas di masing-masing wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Sehingga ini untuk memudahkan pengerahan personel pengamanan.

"Mau latihan, jadi minta data dulu. Belum ada perintah namanya penutupan. Kita mau tahu jalur-jalur mana dari masing-masing Polres," ungkap Yusri.

Rencananya, rencana rekayasa lalu lintas ini akan dipaparkan dalam rapat koordinasi pada Senin (30/3/2020) pagi. (*)

(Tribunnewswiki.com/Putradi Pamungkas, Kompas.com/Mutia Fauzia) 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 'Lockdown' di Jakarta Tunggu Aba-aba Pemerintah Pusat