Anda Korban PHK di Jawa Tengah? Silahkan Daftar Program Prakerja di Sini

TRIBUNJATENG.COM -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng meminta para buruh yang terkena PHK atau dirumahkan mendaftar program Prakerja.

"Dari kasus pertama 2 Maret sampai dengan 3 April kemarin, ada 2.869 buruh di PHK dan 454 dirumahkan.

Pemerintah pusat telah menyiapkan program untuk meng-cover teman-teman melalui Kartu Prakerja. Silakan nanti teman-teman bisa mendaftar," tutur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sabtu (4/4) lalu.

Ganjar menjelaskan Pemprov Jateng sudah menganggarkan Rp 1,4 triliun untuk penanganan corona dan Rp 1 triliun di antaranya untuk jaring pengaman ekonomi. 

Selain itu ada sokongan dari Kartu Prakerja yang diluncurkan bulan ini.

• Pemerintah Diminta Tegas Keluarkan Aturan Soal Mudik, Pemudik Bermotor Dilarang Berboncengan

• Kisah Pembeli Masker di Online Sebesar 36,4 Juta Saat Kiriman Datang Ternyata Berisi Batu Bata

• Saat di Rumah Saja, Inilah Rekomendasi 8 Drama Korea yang Cocok Ditonton saat #dirumahaja

• ANDA HARUS TAHU! Berapa Lama Orang Tanpa Gejala Bisa Bawa Virus Corona hingga Tularkan pada Orang

Menurutnya, Kartu Prakerja merupakan bantuan berupa biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya.

"Jawa Tengah mendapat kuota Kartu Prakerja sebanyak 241.705.

Untuk teknis sedang disiapkan, apalagi ini data penerimanya sangat dinamis," tandasnya.

Dia menambahkan, masing-masing Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Jawa Tengah harus gencar sosialisasi pendaftaran online kartu Prakerja di prakerja.go.id yang dibuka pada 7 April 2020.

"Maka dari itu pemkab maupun pemkot mesti segera bergerak mengumumkan pada masyarakat baik untuk pendaftaran online atau pengusulan siapa saja yang terdampak," jelasnya.

Nantinya para pemegang kartu tersebut bakal menerima beberapa fasilitas dengan total nominal bantuan Rp 3,5 juta.

Rinciannya, setiap bulan mereka menerima insentif sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan. Ditambah biaya survei senilai Rp 50 ribu sebanyak tiga kali dan pelatihan online satu kali senilai Rp 1 juta.

Di sisi lain, untuk mengatasi pengangguran, Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno, Pemkot Semarang mengeluarkan kebijakan pemberian diskon sebesar 20 persen untuk pelanggan PDAM Tirta Moedal selama tiga bulan terhitung sejak April hingga Juni mendatang.

Pemkot juga membebaskan retribusi pedagang kaki lima (PKL) dan biaya sewa di rumah susun sewa (Rusunawa) milik Pemkot Semarang.

"Kalau perkembangan covid-19 tidak ada penurunan hingga Juni, kami teruskan (kebijakan tersebut) tapi kami prediksi insyaallah Juni mereda," katanya.