Bila Dianggap Manfaatkan Perusahaannya sebagai Mitra Program Kartu Prakerja, Belva Siap Mundur

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Selain heboh adanya konflik kepentingan yang melibatkan Staf Khusus Presiden Andi Taufan yang mengirimkan surat ke camat se-Indonesia, juga muncul tudingan konflik kepentingan terhadap staf khusus presiden lainnya.

Staf khusus berusia milenial Adamas Belva Delvara juga dianggap memanfaatkan perusahaannya, Skill Academy by Ruang Guru, menjadi salah satu mitra program Kartu Prakerja.

Adamas Belva Delvara menjawab tudingan adanya konflik kepentingan terkait perusahaannya tersebut.

Ia bahkan siap untuk mundur dari posisinya sebagai staf khusus Presiden Jokowi demi menghindari persepsi atau asumsi yang tidak benar.

Hal itu disampaikan Belva melalui aku twitternya, @AdamasBelva pada Rabu (15/4). Belva mengizinkanTribunnews.comuntuk mengutip penjelasan tersebut di akun Twitternya.

• Kejar Pelaku Penculikan Babysitter, Polisi Bingung Temukan Korban dan Pelaku Duduk-duduk Santai

• Vonis Kasus Ikan Asin: Rey Utami Berikan Pesan dan Harapan Ini dari Balik Jeruji Besi

• Inilah Daftar 7 Polda yang Naik Kelas ke Tipe A, Kapoldanya Pun Naik Pangkat jadi Irjen

• Tangis Nikita Mirzani Kenang Julaelah Ibunya, Ingat Merokok Bersama Diam-diam di Atas Genteng Rumah

"Walau tidak ada yang dilanggar secara hukum, sebenarnya demi menghindari persepsi atau asumsi, saya siap dan sudah menawarkan untuk mundur," tulis Belva di akun twitternya, @AdamasBelva.

Melalui cuitannya itu, Belva menegaskan bahwa tidak sama sekali tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan apapun di program Kartu Prakerja.

Termasuk mengenai mitra yang dipilih dalam itu.

Belva juga telah berdiskusi dengan pihak Istana apakah ada konflik kepentingan dengan ditunjuknya Skill Academy sebagai mitra program Kartu Prakerja itu.

"Jika ada, tentu saya siap mundur dari stafsus saat ini juga. Saya tidak mau menyalahi aturan apapun," cuitnya.

Lebih lanjut, Belva mengungkapkan, sebelum menerima tawaran menjadi staf khusus Presiden, ia sempat menanyakan kepada pihak Istana apakah dirinya harus mundur dari perusahaan berbasis pendidikan secara digital tersebut.

"Dari awal, pertanyaan pertama saya ke Istana sebelum saya menerima posisi staf khusus adalah: apakah saya harus mundur dari perusahaan yang saya rintis? Jawaban Istana jelas: TIDAK PERLU. Itu dasar saya menerima tawaran itu," cuit Belva lagi.

Belva menambahkan, saat itu pihak istana tak mengharuskannya untuk mundur karena staf khusus Presiden memiliki batasan wewenang yang tak mencakup pengambilan keputusan.

"Saya hanya berpegang pada pernyataan Istana tersebut dan niat saya hanya kontribusi sebisa saya di bidang yang saya kuasai," tambahnya.

Sementara itu, terkait surat Stafsus Andi Taufan Garuda Putra yang dikirim semua camat di Indonesia, Tribun Jateng, mencoba mengkonfirmasi sejumlah camat yang ada di Kabupaten Boyolali maupun Sukoharjo.