Akankah Kota Semarang Terapkan PSBB? Ini Tanggapan Wali Kota

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum menjadi pilihan yang diambil Pemerintah Kota Semarang hingga Senin (20/4).

Meski sebelumnya Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mendorong agar Pemkot Semarang mengajukan PSBB karena sudah dianggap zona merah.

Hingga kemarin,Pemkot masih mengkaji dampak dari penerapan PSBB tersebut.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi,  mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu untuk berhitung dan melakukan kajian secara mendalam terkait penerapan kebijakan tersebut.

Menurutnya, dari sisi anggaran kebijakan PSBB tidak ada masalah. Namun, hal yang masih harus dilakukan kajian yakni efektifitas PSBB jika hanya Semarang yang memberlakukan hal itu.

"Karena kita tahu setiap pagi ribuan orang Kendal datang ke Mangkang dan Jrakah, di situ ada kawasan industri.

• Jadwal Pelayanan Donor Darah PMI Kota Semarang Hari Ini Selasa 21 April 2020, Buka di Tiga Lokasi

• FOKUS Rustam Aji : Budaya Jujur

Ribuan warga Demak datang ke Kaligawe karena ada kawasan industri. Kalau harus kami tutup, pabrik-pabrik juga ditutup.

Selama 14 hari dilakukan PSBB segalanya clear, tapi begitu dibuka lagi orang masuk lagi. Kira-kira ini jadi persoalan atau tidak," papar Hendi.

Karena itu, menurutnya, jika Semarang menerapkan PSBB semestinya disertai beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang, antara lain Demak, Kendal, dan Kabupaten Semarang.

"Kami rencananya Selasa atau Rabu besok akan dipanggil Pak Gub menjelaskan terkait PSBB. Saya nunggu petunjuk Beliau.

Kalau memang petunjuknya itu kami siap. Kalau memang ada hal-hal di dalam pertemuan besok yang membuat kami harus lebih berdisiplin memgawasi masyarakat kami juga siap," sambungnya.

Selain kajian efektifitas PSBB, lanjut Hendi, pihaknya juga menyadari bahwa di Semarang tidak hanya terdiri dari warga mampu saja.

Pemerintah perlu menghitung berapa banyak warga yang akan kehilangan pendapatan jika PSBB diterapkan.

"Saya rasa mencapai 50 persen lebih KK (kartu keluarga) bingung mencari makan kalau ini diberhentikan grek.

Suplai pemerintah harus dihitung. Kalau pemerintah sudah memberikan suplai ternyata mereka dihitung masih punya celah tidak bisa lawan aktivitas dan berbelanja bahan makanan apa yang terjadi di kota ini? Harus dihitung," tegasnya.