Larangan Mudik Lebaran Diterapkan, Ganjar Beberkan Data Warga Jateng yang Masih Merantau

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk malarang mudik tahun ini untuk memotong mata rantai penyebaran virus corona Covid-19.

Sebelumnya, pemerintah hanya mengimbau agar masyarakat tidak pulang ke kampung halaman.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melalui keterangan tertulis mendukung keputusan tersebut.

Menurutnya, larangan mudik sangat tepat untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 semakin meluas.

• Yuni Tak Punya Firasat Apapun Melihat 2 Pria di Kebun Kopi Bawen, Apalagi saat Itu siang bolong

• Ganjar Terima Usulan Wali Kota Semarang Soal PSBB: Jika Diterapkan Demak dan Kendal Menyesuaikan

• Promo Superindo 20-23 April 2020, Cuma 4 Hari Diskon Minyak Goreng hingga Daging, Ini Daftarnya

• 2 Hari Kelaparan, Yuli Meregang Nyawa di Jalan Menuju Puskemas, Sudah Berulangkali Ajukan Bantuan

"Saya sangat setuju dan mendukung keputusan ini, karena pasti dilakukan dengan evaluasi yang tepat dan akurat.

Saya kira, pak Presiden telah melakukan evaluasi selama ini, sebab faktanya, meskipun diimbau untuk tidak mudik, tetap saja masyarakat nekat," kata Ganjar, Selasa (21/4/2020).

Harapannya, larangan itu membuat masyarakat yang ada di zona merah seperti Jabodetabek, rela hati untuk tidak mudik.

Gubernur pun berharap masyarakat perantauan yang tidak mudik dijamin pemerintah.

"Apa yang sudah kami rintis dengan pemerintah Jabar, DKI dan Banten dapat dilaksanakan dengan baik.

Mereka yang tidak pulang, harus benar-benar di-rescue, sehingga mendapat jaminan dari pemerintah," tandasnya.

Ganjar juga meminta agar pendaftaran penerima bantuan sosial di Jakarta yang ditutup pada tanggal 23 April ini diperpanjang.

Sebab, masih banyak warganya yang belum terdaftar dan belum mendapatkan bantuan apa-apa.

"Tadi saya duduk selama tiga jam saja, mendapat keluhan banyak warga saya tentang itu. Bagaimana mereka tidak bisa daftar di RW, katanya suruh nunggu dan lainnya. Maka kami minta, persoalan ini menjadi perhatian," katanya.

Masyarakat Jateng yang ada di Jakarta, diminta untuk bergotong royong memberikan bantuan. Mereka yang mampu, diharapkan dapat membantu warga yang tidak mampu.

"Saya yakin nilai-nilai itu masih ada. Maka saya dorong seluruh lapisan masyarakat, swasta, filantropi dan lainnya untuk bergerak memberikan bantuan," imbuhnya.

Sementara, sampai saat ini sudah ada sekitar 600.000 warga Jateng yang sudah pulang kampung dari Jabodetabek.

Meski begitu, jumlah itu masih sangat kecil dibanding total warga Jateng di perantauan yakni sekitar tujuh juta.

Politikus PDIP itu menuturkan akan melaksanakan perintah sesuai petunjuk pusat. Dirinya berharap, aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kebijakan itu.

"Pasti akan ada penjagaan aparat penegak hukum di pintu-pintu keluar atau masuk. Kalau itu dilakukan, kami pasti terbantu. Prinsipnya sudah betul, mereka yang di zona merah tidak usah keluar dulu," jelasnya.(mam)