Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Larangan Mudik, Wali Kota Solo Sebut Larangan Mudik Telat

Selain itu, Kadinhub Purbalingga Yani Sutrisno Udi Nugroho juga menuturkan hingga saat ini telah mensosialisasikan imbauan nasional tersebut kepada pemudik yang ada di Jakarta melalui paguyuban orang Purbalingga.

Namun jika ada pemudik yang telah terlanjur datang ke Purbalingga maka akan diarahkan untuk melakukan isolasi mandiri.

"Jika belum, kami arahkan untuk tetap berada di perantauan," tutur dia, Rabu (22/4).

Dikatakannya, hingga jelang Ramadan jumlah pemudik yang datang ke Purbalingga terus menurun.

Data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga menyebutkan puncak pemudik yang datang terjadi pada 29 Maret 2020 sebanyak 2.131 orang. Sementara data terakhir pada Selasa (21/4) berjumlah 443 orang.

" Dari grafik orang masuk ke Purbalingga sudah menurun. Total yang masuk ke Purbalingga mencapai 14.589 orang," jelasnya.

Adapun Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Karanganyar, Sundoro Budi Karyanto, menyampaikan, tercatat sudah ada 16 ribu pemudik yang telah tiba di Karanganyar per Selasa (21/4).

Menurutnya, sebelum ada kebijakan larangan mudik, pihaknya sudah mengantisipasi dengan berkirim surat kepada Paguyuban Warga Karanganyar (Pagaranyar) di Jabodetabek.

"Sudah saya kirim surat, saya imbau supaya tidak pulang dulu. Berdasarkan informasi dari Pagaranyar masih ada sekitar 16 ribupemudikyang belum pulang," terangnya.

Dishub Karanganyar sudah melakukan penjaringan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang mengangkut para pemudik di empat titik seperti Terminal Palur, Jatiyoso, Matesih dan Karangpandan.

Itu dilakukan guna memudahkan melakukan pendataan dan skrining terhadap parapemudik.

Terkait kebijakan baru pelarangan mudik, Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini adalah Bupati Achmad Husein masih menunggu surat resmi terkait kebijakan tersebut.

"Kami akan jaga di seluruh wilayah perbatasan Banyumas," ujarnya, Rabu (22/4).

Mengenai langkah yang akan disiapkan Pemkab Banyumas jika ada warga yang nekat mudik, bupati belum memberikan gambaran pastinya.

Namun demikian, pihaknya mengaku sudah menggelar rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) terkait langkah apa yang akan dilakukan.