Termasuk Soal Corona, Ini 3 Fitnah Keji KKB Papua kepada TNI-Polri dan Propaganda-propagandanya

Salah satunya seperti yang mereka lakukan baru-baru ini.

KKB Papua berusaha mencari-cari kesalahan pemerintah Indonesia di tengah mewabahnya virus corona.

Melalui akun Facebook Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), KKB Papua menyebarkan propaganda seolah-olah merasa risau dengan merebaknya virus corona.

KKB Papua juga mengkritisi pemerintah Indonesia yang tetap membuka akses masuk ke Indonesia dengan tetap membuka bandara dan pelabuhan.

KKB Papua menuding Indonesia menganggap remeh wabah virus corona dan melarang lockdown daerah di Indonesia.

Di paragraf awal, KKB Papua menyebut kalau pemerintah Indonesia tak mampu mengatasi virus corona.

Mereka menyebut pemerintah tak sanggup mengurus nusantara.

"Sekali lagi, Bubarkan NKRI!

Itu solusinya, karena terbukti Indonesia sudah tidak mampu tangani virus corona sejak dini dan setelah penyebaran. NKRI hanyalah proyek ekonomi kapitalis (imperialis), karenanya Jakarta malas tahu dengan ancaman kemanusiaan.

Elit penguasa Jawa tidak akan pernah sanggup mengurus bangsa-bangsa Nusantara. Urus Jawa, bahkan Ibukota negara saja tak sanggup, terbukti laju korban virus corona tertinggi kedua dunia, dengan sistem kesehatan dan penanganan terburuk."

KKB Papua juga membandingkan penanganan virus corona di Indonesia dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

"Lihat Singapura, satu dari bangsa Nusantara yang terpisah, walau angka positif tinggi tapi nol angka kematian. Begitu juga Malasyia, begitu juga PNG, dll. Negara kecil tapi tingkat proteksi dan penanganannya luar biasa. Tingkat kendali yang luar biasa.

NKRI yang luas, tingkat kendali pusat yang lemah, sistem kesehatan buruk, apalagi resim berganti resim yang anti kemanusiaan, yang hanya jual bangsa-bangsa Nusantara sebagai lahan exploitasi kapitalis, terjajah secara ekonomi dibawa kendali utang, adalah ironi dan malapetaka.

Jadi marilah pisah dan menentukan nasib bangsanya sendiri-sendiri agar bisa mengurus bangsanya sendiri. Itu mesti jadi upaya selamatkan manusia dan tanah airnya masing-masing tanpa kontrol satu bangsa Jawa. Apa artinya NKRI tanpa makna pembebasan manusia (bangsa)."

KKB Papua juga menyinggung soal Omnibus Law.