Abdul Hamid Minta Data Penerima JPS Dampak Corona di Jateng Tak Tumpang Tindih dan Terlewat

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah provinsi untuk terus menyempurnakan data penerima jaring pengaman sosial (JPS) dampak pandemi virus corona Covid-19.

Ketua Komisi E, Abdul Hamid, menegaskan pemprov harus melakukan validasi data bantuan sosial untuk masyarakat tersebut.

"Harus dilakukan perencanaan dan pendataan yang lebih detail lagi.

• Takmir Masjid di Banyumas Ini Akan Robohkan Masjid, Kecewa Imbauan Ibadah di Rumah, Bupati kaget

• Viral Komentar Kocak Gibran Retweet Unggahan Foto Jokowi Wisuda di UGM: Dapet Ducati

• Cerita Pasutri Asal Sragen Ciptakan Aplikasi Ojek Online Joxi, Belajar Otodidak Tidak Ikut Pelatihan

• Mieke Amalia: Selama 10 Tahun Nikah Baru Kali Ini Gue Diimamin Salat sama Tora Sudiro

Jangan sampai tumpang tindih dan jangan sampai ada yang terlewat padahal sangat membutuhkan," katanya, Jumat (1/5/2020).

Jika data tidak akurat dan terkesan salah sasaran, substansi menolong rakyat dari program JPS dinilai tidak jelas.

Masyarakat yang terdampak pandemi, kata politikus PKB itu yakni mereka yang kehilangan pendapatan karena aktivitas pekerjaan terhenti akibat penerapan kebijakan pemerintah untuk menangani Covid-19.

Pria yang akrab disapa Amex itu menyebut buruh harian, pekerja sektor tranportasi, pekerja seni/hiburan, sektor jasa dan sebagainya, merupakan masyarakat pekerja yang tidak boleh terlewatkan dalam menerima bantuan.

"Ada lagi yang terpenting yakni guru ngaji yang juga harus dapat bantuan.

Disamping anggaran penanganan kedaruratan Covid-19, tak kalah penting juga untuk masyarakat yang terdampak," ucapnya.

Agar dana yang dikeluarkan tepat sasaran, Pemprov Jateng diminta terus melakukan komunikasi dengan legislator, termasuk pola penganggaran.

Kemudian, berbekal data akurat, bantuan yang diberikan provinsi tidak tumpang tindih.

Hal itu lantaran pemerintah kabupaten/kota dan desa juga menggelontorkan bantuan serupa.

"Pemerintah di semua tingkatan, serta elemen lain yang bahu membahu melakukan gerakan langkah pencegahan, bantuan kemanusiaan.

Sehingga tidak ada kesan berjalan sendiri sendiri dan diluar kontrol," jelas Amex.

Ia juga mengajak agar semua pihak saling bahu membahu memutus rantai penularan corona.