BERITA LENGKAP: Menhub Izinkan Kembali Transportasi Umum Beroperasi, Ini Yang Wajib Dibawa Penumpang

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Seluruh moda transportasi umum, baik darat, laut, dan udara kembali diizinkan beroperasi mulai Kamis (7/5).

Moda transportasi umum tersebut diizinkan mengangkut beberapa kategori penumpang untuk keluar-masuk zona merah. Meski angkutan umum diperbolehkan beroperasi kembali, larangan mudik tetap diberlakukan.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya, masyarakat boleh mengakses transportasi umum, jika memiliki keperluan khusus dengan syarat penerapan protokol kesehatan.

"Rencananya Gugus Tugas Covid-19 yang akan mengumumkan. Intinya adalah relaksasi. Dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut dan bus kembali beroperasi dengan catatan harus pakai protokol kesehatan," ujar Budi.

Budi Karya Sumadi juga menyebut bahwa pejabat negara diperbolehkan melakukan kunjungan daerah tetapi bukan untuk mudik.

Menurut Budi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pejabat lain adalah petugas negara dan berhak melakukan pergerakan tapi tidak boleh mudik.

"Jadi apabila para pejabat negara ada tugas untuk mengunjungi suatu daerah, monggo, tapi bukan untuk mudik," ucap Budi.

Kemudian Budi juga mencontohkan, seperti dirinya yang diperbolehkan untuk berpergian ke Palembang untuk melakukan pengecekan Lintas Rel Terpadu (LRT).

"Kami boleh melakukan perjalanan sepanjang melakukan tugas negara, seperti saya ke Palembang bukan untuk mudik tapi ngecek LRT," kata Budi.

Sebelumnya, pemerintah mengambil kebijakan menutup moda transportasi umum ini hingga akhir Mei 2020. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19.

Budi Karya Sumadi mengatakan, pengoperasian transportasi umum ini wajib mematuhi protokol kesehatan. "Rencananya operasinya mulai besok, pesawat dan segala macamnya dengan orang-orang khusus, tapi enggak ada mudik," kata Budi, Rabu (6/5).

Aturan tersebut dimuat dalam turunan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran dari Menko Perekonomian.

Kebijakan kembali beroperasinya transportasi umum ini dengan mempertimbangkan keberlanjutan perekonomian nasional. Kelonggaran terhadap moda transportasi tersebut berlaku bagi warga dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. (lihat grafis!)

Penerbangan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk sementara waktu tetap tidak melayani penerbangan komersial.

Penerbangan komersial hanya akan dilayani di Bandara Soekarno-Hatta. "Kecuali Bandara Halim saja, sementara ini tidak melayani penerbangan Niaga berjadwal maumpun tidak berjadwal.

Namun, penerbangan komersial tersebut dilayani di CGK (Soekarno-Hatta)," kata Executive General Manager Bandara Halim Perdanakusuma, Nandang Sukarna.

Bandara Halim Perdanakusuma hanya akan melayani penerbangan kargo dan carter. "Bandara HLP hanya layani penerbangan kargo, penerbangan khusus carter VIP dan karyawan aplosan," ujar Nandang.
DPR Bingung

Di sisi lain,Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Nurhayati Monoarfa, mempertanyakan adanya pelonggaran transportasi saat kasus virus corona atau Covid-19 masih tergolong tinggi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Nurhayati dalam rapat keerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya, Rabu (6/5).

Nurhayati menanyakan apakah ada jaminan dari pemerintah, mengenai protokol kesehatan itu bisa diterapkan secara disiplin jika transportasi kembali dibuka.

"Nanti akan dibuka kembali untuk yang berkeperluan khusus, tapi harus juga dipastikan protokol Covid-19 ini telah dilaksanakan oleh petugas, operator maupun penumpang," ucap Nurhayati.

Selain itu, Nurhayati juga mempertanyakan, mengenai kesiapan petugas dan operator transportasi umum di lapangan apabila memang kembali dibuka.

"Saya pernah melihat petugas di lapangan, khsususnya pos Pembatasanan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mudik justru tidak menerapkan protokol pencegahan Covid-19," kata Nurhayati.

Jangan Bikin Ketidakpastian

Terpisah, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) sekaligus Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan menanggapi terkait adanya wacana relaksasi transportasi umum bisa kembali beroperasi.

"Semoga statement yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan ini final bukan test ombak lagi," kata Sani.

Sani meminta pemerintah jangan lagi membuat ketidakpastian kepada pengusaha, apalagi dalam kondisi krisis Covid-19.

Ia mengatakan seluruh pengusaha otobus menunggu semacam surat edaran agar bisa lolos dari petugas check point, utamanya di tol yang meminta armada putar balik.

"Kami masih menunggu Surat Edaran implementasi statement Menhub tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan sarana infrastruktur tetap disiapkan secara optimal meski ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pelarangan mudik.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akses jalan tol tetap harus disiapkan khususnya untuk mengakomodir logistik, demikian pula untuk akses jalan nasional dan jembatan.

Basuki memaparkan pemerintah tak hanya mendukung pergerakan kendaraan muatan logistik seperti kebutuhan pokok, obat-obatan, dan alat kesehatan.

"Masyarakat dengan kepentingan khusus juga masih bisa melintas di jalan tol dan non-tol di masa pandemi Covid-19," tambahnya.

Garuda Terbang Lagi

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra memastikan maskapai penerbangannya akan kembali beroperasi mulai Kamis (7/5) pukul 00.00 waktu Indonesia Barat.Irfan menjelaskan saat ini layanan reservasi penerbangan baru sudah dapat diakses.

"Jam tiga siang ini Website Garuda (Garuda-Indonesia.com) on untuk mulai buka reservasi penerbangan," katanya.

Menurut Irfan, Garuda menyadari pentingnya kebutuhan layanan transportasi udara dengan tetap mematuhi segala pertimbangan dari pemerintah seperti terbitnya aturan PM 25/2020.

"Secara konstitusi kalau ada warga negara dalam kondisi minta dipulangkan itu negara harus memulangkan. Anda bisa bayangkan ada berapa ribu orang yang ada di luar negeri," kata Irfan.

"Garuda Indonesia ini kan flight carrier. Kita diskusi dengan banyak pihak mulai dari otoritas, regulator, dan stakeholder lain untuk memeroleh izin tersebut," tambahnya.

Ia mengatakan tujuan Garuda beroperasi bukan semata-mata mencari untung demi bisnis, tetapi karena tugasnya mengakomodir mereka yang hendak kembali ke negara asal.

"Terakhir kita masih terbang ke tempat yang tidak dilarang. Walaupun dengan frekuensi sedikit, satu minggu sekali. ini untuk memastikan misalnya warga negara Indonesia yang di Eropa bisa terlayani pulang ke Indonesia atau sebaliknya," kata Irfan.(Tribun Network/har/nas/mam/wly/kpc)

• Alquran Sebagai Pedoman Hidup (Menyambut Malam Nuzulul Qur’an, 17 Ramadhan 1441 H)

• Usulan Liga 2 Musim 2020 Ditunda: Gelandang Persijap Jepara: Banyak Pemain hanya Bergantung Gaji

• Prakiraan Cuaca BMKG Pati Hari Ini, Jumat 8 Mei 2020

• Jawaban Astronomi, Materi Tingkat SMA Tayangan Belajar dari Rumah TVRI Jumat 8 Mei 2020