Ini Alasan DPRD Tak Setuju PSBB Diterapkan di Jateng

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merekomendasikan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh Pulau Jawa.

Hal itu lantaran Pulau Jawa lebih dominan penambahan kasus positif corona Covid-19 dibandingkan pulau lain.

Pulau dengan jumlah penduduk paling padat di Tanah Air ini tentu juga menyumbang jumlah pasien yang meninggal.

• Aplikasi Streaming Video Zoom Down Malam Ini, Pengguna Terganggu Pakai Tagar #zoomdown

• Hina Karakter di Komik Naruto, Kaesang Pangarep Banjir Kritikan Pedas dari Netizen +62

• Berikut Harga Terbaru Ponsel Samsung Bulan Mei 2020 Jelang Lebaran, Rp 1,7 Juta Sudah dapat HP

• Judika Dapat Pesan Whatsapp WA dari Ibunda Duma Riris Untuk Tinggalkan Duma, Ada Apa?

Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah tidak sepakat PSBB diberlakukan di seluruh Jawa, termasuk Jateng.

Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, menerangkan tidak sepakat dengan wacana tersebut lantaran tidak semua daerah bisa mencukupi semua kebutuhan warganya.

"Kemampuan pemerintah kabupaten/kota di Jateng berbeda beda. Intinya kalau harus menkover seluruh kebutuhan masyarakatnya saya rasa berat," kata Bambang Kusriyanto, dalam keterangannya, Minggu (17/5/2020).

Menurutnya, 35 pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kemampuan yang sama dalam mengkover kebutuhan warganya.

"Masing masing daerah, memiliki karakteristik persoalan yang berbeda-beda sehingga penanganannya pun juga berbeda beda," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyatakan satu komando dengan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19, termasuk penerapan PSBB) di seluruh Pulau Jawa.

"Kami siap saja dengan segala skenario. Kami akan mengikuti komando dari pusat. Pokoknya keputusan apa yang dari pusat akan kami dukung," kata Ganjar, baru-baru ini.

Bahkan, ketika pemerintah pusat memberi kelonggaran kebijakan pada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian. Ganjar pun telah mempersiapkan segala skenario.

Untuk penyesuaian kebijakan yang telah diambil Ganjar yakni dengan menerapkan gerakan Jogo Tonggo atau menjaga tetangga.

Sementara kesiapan jika PSBB diterapkan di seluruh pulau Jawa, Ganjar mengatakan masih dalam tahap perhitungan dampak-dampaknya.

"Persiapan pertama adalah menghitung dampaknya. Pasti nanti akan banyak yang di rumah, pasti nanti membutuhkan logistik, pasti membangun sistem transportasi yang sangat terbatas," jelasnya.

Selain penghitungan perekonomian dan logistik tersebut, Ganjar mengatakan yang patut diperhitungkan adalah dampak keamanan.