Bawaslu Kabupaten Semarang Tak Usulkan Tambahan Dana untuk Pilkada

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Bawaslu Kabupaten Semarang tak mengusulkan tambahan anggaran dana untuk Pilkada Kabupaten Semarang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, M Talkhis, menjelaskan, pihaknya mengoptimalkan anggaran yang sudah disetujui lewat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Kabupaten Semarang.

Nilai NPHD tersebut yakni Rp 15,9 miliar.

• Dampak Corona, RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang Rumahkan Dokternya yang Berusia 60 Tahun ke Atas

• Ini Jumlah Stok Darah PMI Kota Semarang Kamis 11 Juni 2020, Subtotal 2 Komponen Masih Menipis

• Kapan Jalan Kaliwiru Raya Semarang Kembali Dibuka? Surat Pembaca Tribun Jateng

• Menteri Basuki: Pengembangan Candi Borobudur Magelang Tak Tersentuh Penghematan

"Kami otomatis menambah pengawas TPS sebab KPU berencana menambah TPS untuk Pilkada Kabupaten Semarang."

"Namun untuk honor mereka dan biaya APD bagi jajaran, kami optimalkan dari NPHD yang sudah disetujui kemarin," jelasnya, Kamis (11/6/2020).

Ia mengaku pihaknya sedang membuat draft terkait optimalisasi anggaran itu.

Draft awal, ia menjelaskan anggaran pengadaan APD mencapai Rp 2,1 miliar.

"Tapi itu masih draft. Kami saat ini masih menunggu apakah APD dipenuhi dari APBN atau dari angka hibah ini," papar Talkhis.

Terkait teknis sosialisasi Bawaslu Kabupaten Semarang menjelang Pilkada Kabupaten Semarang, ia menjelaskan, pihaknya juga mengoptimalkan media daring.

Di antaranya untuk rapat-rapat dengan stakeholder maupun rapat internal.

"Jadi sosialisasi itu memang kami harus melakukan terobosan bagaimana di masa pandemi ini agar tetap maksimal," jelasnya.

Ia menjelaskan meski rapat rapat dan sosialisasi dilakukan dengan media daring, substansi Pilkada di Kabupaten Semarang tetap harus terjamin.

Misal masyarakat terutama mereka yang punya hak pilih tetap harus dijamin haknya.

Mereka juga harus mendapatkan informasi tiap bakal calon Bupati-Wakil Bupati yang maju di Pilbup Semarang berikut visi-misinya.

"Kami juga sampaikan tentang sosialisasi pengawasan partisipatif.