KPK Sebut Kemitraan Startup Prakerja 89 Persen Pelatihan Prakerja Tersedia Gratis di Internet

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Program kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah sempat mendapat sorotan. Salah satunya dari Indonesian Corruption Watch (ICW) yang pernah menyatakan bahwa program ini syarat konflik kepentingan.

Namun selain itu ternyata ada masalah lain dalam program ini. KPK dalam konferensi pers secara daring di channel YouTubenya membeberkan hasil kajianmua terhadap program tersebut.

Hasilnya, ternyata konten materi yang diajarkan dalam program ini sebagian besar bisa dapat diakses secara gratis melalui internet, baik di kanal YouTube maupun laman prakerja.org.

KPK mengambil 327 contoh materi dari total 1.895, hasilnya 89 persen bisa didapatkan secara gratis.

"Materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (18/6).

"Dari 1.895 pelatihan dilakukan pemilihan sampel didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet. Hasilnya 89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org," ujarnya.

Di sisi lain KPK menyebut program kartu Prakerja bermasalah secara kemitraan dengan para penyedia layanan pelatihan digital. 

Menurut Alex, permasalahan pertama karena delapan penyedia pelatihan daring ikut serta dalam program tanpa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ). Hal tersebut memiliki potensi konflik kepentingan.

"Terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8 platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan," ujarnya.

Alex juga menyebutkan sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital. Program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres 36/2020 yang menjadi program semi-bantuan sosial dalam masa pandemi. Program tersebut memakan anggaran sebesar Rp20 Triliun dengan target peserta 5,6 juta orang.

Komposisi nilai total insentif pasca pelatihan yaitu sebesar Rp2.400.000 per orang dan insentif survei sebesar Rp150.000 per orang. Sedangkan nilai bantuan pelatihannya sebesar Rp1.000.000 per orang.

Selain berpotensi konflik kepentingan, KPK mencatat permasalahan Prakerja terletak pada metode pelaksanaan secara daring.

Menurut KPK, metode tersebut besar kemungkinan dapat fiktif atau tidak efektif sehingga merugikan keuangan negara.

Karena metode pembelajaran hanya satu arah. Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta.

Lebih lanjut lagi, KPK mengatakan lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.