Fraksi PKB Minta Pemkab Siapkan New Normal Pendidikan, Ini Jawaban Bupati Pati

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pati melalui juru bicaranya, Muntamah, mendorong Pemerintah Kabupaten Pati bersikap proaktif mempersiapkan pelaksanaan pendidikan era new normal.

Hal tersebut diutarakannya dalam forum Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Senin (22/6/2020).

Menurutnya, pembelajaran virtual kurang efektif, karena itu pemerintah mesti bersiap membuka kembali pembelajaran tatap muka.

• Gading Marten Kaget saat Jenguk Gempi di Rumah Gisel: Kamu Jadi Peternak Ikan Cupang?

• Apa Pekerjaan Mbah Kung Kakek Sugiono Indonesia hingga Digemari Cewek-cewek Cantik?

• John Kei Terlihat Sangat Santai Sebelum Ditangkap

• Viral Video Anggota Yonif Para Raider Tempeleng Jambret Sampai Pipis di Celana

“Termasuk juga di pesantren. Pemkab mesti proaktif mempersiapkan protokol kesehatan.

Meski saat ini kondisi memang masih zona merah (masih ada pasien positif corona-red.), pemerintah mesti mulai melangkah, sehingga pada waktunya nanti (ketika kembali zona hijau) pembelajaran tatap muka bisa langsung terlaksana,” ucap Muntamah.

Menanggapi masukan ini, Bupati Pati Haryanto mengatakan, pada prinsipnya, pihaknya sependapat bahwa pembelajaran virtual tidak maksimal, pembelajaran tatap muka lebih efektif.

Namun, karena pandemi virus corona belum berakhir, kehati-hatian tetap mesti diutamakan.

Terlebih, pemerintah pusat belum mengizinkan sekolah-sekolah di Pati untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka.

“Dari kementerian pendidikan dan kebudayaan, hanya 85 kabupaten/kota yang boleh menyelenggarakan pendidikan tatap muka.

Itu yang zona hijau. Zona kuning, oranye, dan merah tidak boleh.

Di zona hijau pun hanya tingkatan SMA/SMK yang boleh buka dengan masa uji coba tiga bulan.

Pati tidak termasuk,” papar Haryanto.

Adapun terkait pondok pesantren, ia menuturkan, pihaknya telah membuat surat edaran terkait penundaan reaktivasinya.

Menurutnya, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ada daerah lain di mana angka penularan Covid-19 dari klaster pondok pesantren cukup tinggi.

Namun demikian, lanjut Haryanto, pihaknya baru saja menerima surat edaran dari gubernur tentang panduan teknis pelaksanaan new normal di pondok pesantren.