Antisipasi Pembakaran Bendera Partai, Massa PDIP Kawal Unjuk Rasa Tolak RUU HIP di Banyumas

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Massa simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ikut mengawal unjuk rasa oleh Koalisi Masyarakat Pancasila Anti Komunis (KOMPAK) Banyumas Raya di depan Gedung DPRD Banyumas pada Jumat (26/6/2020).

Ketua DPC PDI Perjuangan Banyumas, dr Budhi Setiawan mengatakan jika pihaknya beserta kader yang lain hanya menonton saja sembari mengawasi unjuk rasa tersebut.

"Kami hanya ingin nonton saja, supaya kasus yang terjadi di Jakarta di mana ada pembakaran bendera PDIP tidak terjadi di Banyumas," katanya, Jumat (26/6/2020).

• Massa Koalisi Masyarakat Pancasila Anti Komunis Banyumas Raya Gelar Aksi Tolak RUU HIP

• Tempat Wisata Grand Maerakaca Semarang Sudah Dibuka, Tapi Dibatasi Hanya 3 Jam

• Menuju New Normal, Dinkes Jateng Serahkan Bantuan Jogo Tonggo Kit untuk 23 Kelurahan di Salatiga

• Lee Joon dan Jung So Min Putus Setelah 3 Tahun Pacaran

Pihaknya mengatakan jika tidak akan memberikan toleransi jika ada aksi pembakaran bendera partainya di Banyumas.

"Saya dan teman-teman bersiap jika andaikata terjadi, tetapi semua tetap berjalan aman dan damai," imbuhnya.

Pihaknya menambahkan jika mereka tidak mengganggu aksi unjuk rasa tersebut.

"Tapi kalau hal yang sama terjadi juga di Banyumas, jelas pasti akan ramai juga," tandasnya.

Budhi mengatakan jika pihaknya setuju dengan orasi yang dilakukan jika Pancasila dan NKRI adalah harga mati.

Dalam aksi pengawalan tersebut, ada sekitar 200 lebih massa simpatisan PDIP yang ikut mengamankan.

Budhi juga menyampaikan dukungan agar polisi mengusut tuntas pembakaran bendera PDIP di Jakarta.

"Kita marah dengan pembakaran bendera itu dan sangat marah, sehingga di daerah kami ditugasi mengawal dan jangan sampai terjadi di Banyumas," katanya.

Karena masih masa pandemi covid-19, pihaknya masih mematuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak dan memakai masker.

"Kami juga masih satu komando dan patuh semua sehingga tidak bergerak secara sendiri-sendiri," pungkasnya.

Sementra itu, kelompok massa yang mengatasnamakan diri Koalisi Masyarakat Pancasila Anti Komunis (KOMPAK) Banyumas Raya menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Banyumas pada, Jumat (26/6/2020).

Hadir dalam aksi tersebut adalah aliansi dari Front Pembela Islam (FPI), kader anak bangsa, dan jaringan silaturahmi kyai kampung.

Tuntutan yang disampaikan mereka adalah menolak, mencabut dan membatalkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan juga menolak paham komunis.

"Tolak cabut dan juga batalkan, alasannya adalah bahwa Pancasila itu sudah final tidak perlu diperas menjadi Trisila atau Ekasila," ujar Koordinator unjuk rasa, Ahmad Zainudin Abbas (Gus Abbas) kepada TribunBanyumas.com, Jumat (26/6/2020).

Massa yang terlibat dalam aksi ada sekitar 500 orang.

Mereka mendatangi gedung DPRD Banyumas dalam rangka menyampaikan aspirasi agar diteruskan kepada DPR dan MPR pusat.

"Jika ada aksi di Jakarta, maka kita di daerah juga melakukan hal yang sama," tambahnya.

Adapun lima tuntutan yang dibacakan, Pertama mendesak DPR RI dan Pemerintah agar segera membatalkan RUU HIP.

Kedua, menolak keras paham komunis dan bangkitnya komunisme di Indonesia.

Ketiga, menegaskan bahwa pancasila sebagai ideologi bangsa sudah final dan tidak dapat diperas menjadi Trisila atau Ekasila.

Keempat menolak segala upaya penyebaran komunisme dan  paham terlarang lainnya.

Kelima, mengingatkan masyarakat dan pemerintah akan bahaya komunisme bagi masa depan bangsa.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Banyumas, Supangkat mengatakan menerima aspirasi tersebut dan akan menyalurkan sesuai mekanisme yang ada.

"Aspirasi ini jelas akan disampaikan ke DPR RI sesuai dengan yang ada karena yang penting juga agar mereka tetap menjaga jarak dan patuh pada protokol covid-19 yang ada," pungkasnya. (TribunBanyumas/jti)