Berita Kemenag
Ada Biaya VPN di Anggaran Kemenag untuk Apa? Ini Tanggapan Anggota DPR RI
Komisi VIII DPR RI menyoroti tambahan anggaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk tahun 2021 yang dianggap tidak jelas. Salah satu yang ditemukan adala
"Kalau pemantauan kami langsung, mereka bayar listrik saja susah. Guru-guru yang mengajar di ponpes, seluruh pihak yang terlibat termasuk tukang kebersihannya, sekarang makan saja susah. Lain-lain susah karena pemasukan tidak ada," ujar Yandri.
Politikus PAN itu juga menyinggung kondisi lima juta santri yang turut terdampak pandemi. Pasalnya banyak ponpes yang kemudian menghentikan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. "Tapi bukan hanya ponpes yang terdampak, tapi santrinya bagaimana, akhlak dan pembelajarannya dan sebagainya," ungkapnya.
Yandri lantas meminta Fachrul bersama kementeriannya untuk melakukan refocusing anggaran tahun 2020 yang sedang berjalan bagi ponpes, mengingat jasa ponpes yang sangat besar. "Bahwa ponpes harus betul-betul kita layani dengan baik semaksimal mungkin sesuai kemampuan keuangan negara. Mungkin ada hikmah Covid-19 ini, kita dinanti oleh seluruh ponpes di Tanah Air untuk hadir," kata dia.
"Mungkin selama ini kita belum terlalu berpihak anggarannya. Maka harapan kami, ponpes yang luar biasa jumlah besarnya dan memasuki new normal masih banyak persoalan di bawah. Seperti masker tidak punya, hand sanitizer tidak ada, rapid test tidak ada biaya, semoga Pak Menteri mencari solusi terbaik," ujarnya.(tribun network/dit/dod)
• Hati-hati Penipuan Model Baru: Inilah Cara Pelaku Kelabuhi Korban hingga Rp 21,2 Juta Raib
• Hotline Semarang: Bagaimana Cara Cetak Ulang Kartu BPJS Ketenagakerjaan
• Tega Cabuli Anak Tiri, Kakek 83 Tahun Ini Ancam Tak Rawat Ibu Korban yang Terkena Penyakit Stroke
• Update Virus Corona Jawa Tengah Hari Ini Sabtu 27 Juni 2020