Idham Azis Singgung Soal Calon Kapolri: Jangan SMS, Susah Melihat Teman Senang

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis menyinggung soal bursa pencalonan penggantinya saat memberi sambutan dalam rangkaian acara HUT Bhayangkara ke-74 di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020).

Idham Azis berpesan agar jajarannya selalu menjaga kekompakan di internal Polri.

Menurut dia, seluruh anggota Polri memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki puncak pimpinan di Korps Bhayangkara tersebut.

• Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru 30 Juni 2020, Ada yang Turun Harga

• Harga HP Xiaomi Hari Ini 1 Juli 2020: Redmi Note 8 Turun Harga, Ada Bocoran Redmi 9A dan 9C

• Mahasiswa dan Dosen Uniba Solo Gelar Demo, Rektor Lepas Baju dan Nyatakan Mundur

• Viral Video Gadis ABG Dihajar di Tengah Lapangan, Korban Sampai Sujud

"Jangan SMS, senang melihat teman susah, susah melihat teman senang, itu singkatan SMS," ucap Idham.

"Gantungkan harapanmu setinggi langit lalu biarkan nanti Tuhan yang memilih siapa nanti di antara rekan-rekan, karena semua punya kesempatan yang sama untuk memimpin Polri ini,” kata dia.

Hal itu diingatkan Idham sejak dini untuk mencegah isu liar mengenai calon penggantinya.

Apalagi, situasi internal akan semakin memanas jelang pemilihan penggantinya.

"Semakin ke depan nanti semakin tajam, ini baru Juli, Agustus, nanti (bulan) ber ber ber itu sudah mulai makin tajam," ucapnya.

"Kalau kayak lagunya Bimbo itu, 'Tajam Tak Bertepi'," kata Idham Azis.

Pada kesempatan itu, ia meminta maaf apabila pelayanan Polri selama ini belum memuaskan bagi masyarakat.

Idham pun berharap penggantinya nanti dapat membawa hasil yang lebih baik bagi Polri.

"Saya harap nanti Kapolrinya ke depan pada saat 1 Juni bisa lebih baik lagi dari sekarang," ujar dia.

Sebagai informasi, Idham Azis lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 1963.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988 A tersebut akan pensiun pada tanggal 1 Februari 2021.

Diketahui, batas pensiun di Polri adalah 58 tahun.

Kriteria Calon Kapolri

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis akan pensiun sekitar tujuh bulan lagi. Siapa sosok jenderal Polri yang layak menggantikan Idham Azis mulai bermunculan.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan, sejak 2016 menjelang pilkada DKI Jakarta 2017, sejarah bangsa Indonesia menyaksikan gejolak sosial dan gejolak politik terjadi di ruang publik secara bersamaan.

Gangguan keamanan entah terkait toleransi di tengah masyarakat, ancaman terorisme, ataupun gejolak politik elektoral benar-benar menguji kesabaran dan kekuatan institusi keamanan kita.

"Dalam praktek demokrasi yang belum begitu stabil seperti ini, negara harus kuat. Kuat tidak dalam pengertian otoriter," ujar Boni Hargens dalam keterangannya, Selasa (16/6/2020).

Menurut Boni, kuat dalam pengertian tegas dalam menegakkan aturan hukum dan tahu dengan bijak kapan harus memakai kekuatan koersif dalam merespons ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang muncul dalam lingkungan strategis berbangsa dan bernegara.

"Untuk itu, perlu ada kepemimpinan yang kuat, nasionalis, dan demokratis di lingkungan penegak hukum, terutama Kepolisian Republik Indonesia yang sebentar lagi harus memiliki kepala kepolisian yang baru karena Kapolri sekarang memasuki masa pensiun," ujarnya.

Boni pun membeberkan lima syarat untuk Kapolri baru ke depan.

Pertama, menurut Boni, sosok Kapolri harus nasionalis yang tegas, berani, dan paham prinsip-prinsip demokrasi sipil.

"Menghadapi gejolak sosial dan politik yang terus berlangsung entah di level daerah ataupun nasional memang memerlukan figur yang kuat dalam prinsip, tegas dalam bertindak, dan tulus mengadi pada bangsa dan negara," ujar Boni.

Kedua, Polri membutuhkan pimpinan baru yang dapat memperkuat kerjasama lintassektoral, koordinasi antaragensi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dengan Badan Intelijen Negara (BIN) supaya ada sinergi dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul.

"Seperti dalam isu rasisme Papua yang bergejolak saat ini, polisi tidak bisa bekerja sendirian. Perlu ada koordinasi yang kuat dan efektif dengan BIN untuk pengumpulan dan analisis informasi, dan dengan institusi TNI apabila diperlukan," kata Boni.

Ketiga, lanjut Boni, Kapolri yang baru mesti sosok yang sejalan dengan visi dan misi penegakan hukum pemerintahan Presiden Jokowi.

"Dari awal pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014, TNI dan Polri selalu menjadi kekuatan utama yang menopang keamanan dalam berbagai gejolak yang terjadi di tengah masyarakat," kata dia.

Menurut Boni, hal itu harus dipertahankan. Apalagi 2024 akan menjadi titik balik yang cukup menegangkan bagi hidup berdemokrasi kita sebagai bangsa.

Dijelaskan bahwa pertarungan antara kaum nasionalis dan kelompok radikal benar-benar akan mewarnai kompetisi pemilu 2024 maka kepolisian haruslah menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum, menindak setiap bentuk pelanggaran hukum oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama untuk merusak toleransi, kebebasan sipil, dan integrasi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.

Keempat, menurut Boni, Kapolri yang baru harus melanjutkan prestasi beberapa kapolri sebelumnya, termasuk prestasi Idham Azis dalam memerangi kejahatan besar seperti sindikat narkoba dan sindikat perdagangan manusia.

"Ke depan, perlu ada terobosan baru dalam dua kejahatan besar itu karena generasi muda bangsa ini harus diselamatkan dari bahaya narkoba. Selain itu, perdagangan manusia (human trafficking) harus diberantas tuntas," tegasnya.

"Tidak hanya menangkap para pelaku dalam negeri, tetapi juga perlu kerjasama dengan yurisdiksi internasional untuk menangkap jaringan mereka di luar negeri," dia menambahkan.

Dijelaskan bahwa penjualan manusia sudah puluhan tahun menyasar mayoritas masyarakat kelas bawah yang memang lemah secara ekonomi.

"Saatnya kejahatan macam ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya," katanya.

Kelima, Boni mengatakan Kapolri baru mesti memiliki potensi akseptabilitas yang memadai dari internal kepolisian.

"Itu penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik, terutama ketika kapolri menyalurkan perintah dari pusat ke daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum," katanya.

Boni mengatakan semua Kapolda mesti betul-betul bersinergi dengan Kapolri dalam hal visi dan misi, bukan hanya formalitas.

"Hal itu nanti berdampak pada polres-polres di tingkat kabupaten/kota," katanya.

Selama ini, pihaknya mengapresiasi soliditas kelembagaan di Polri yang begitu kuat.

"Itu harus terus dipertahankan karena ke depan, tantangan bangsa ini akan lebih besar lagi dalam merawat Pancasila dan UUD 1945," ujarnya.

Muncul 8 Nama Jenderal

Sebelumnya, dilansir dari Wartakotalive, Indonesia Police Watch (IPW) merilis nama delapan jenderal kuat yang masuk bursa calon pengganti Kapolri.

Satu di antara nama delapan jenderal itu, adalah Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi.

Satu lainnya adalah Kabaintelkam Komjen Rycko Amelza Dahniel, yang juga mantan Kapolda Jateng.

Lalu, siapa 6 nama jenderal lainnya?

IPW menilai ada 8 sosok jenderal polisi kuat yang masuk bursa calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Delapan sosok jenderal kuat kepolisian tersebut saat ini berpangkat bintang tiga dan bintang dua, dan menyandang sejumlah jabatan penting.

Satu di antaranya adalah  Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi.

Diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, tak sampai setahun lagi akan memasuki masa pensiun.

Setidaknya, Kapolri Jenderal Idham Aziz akan pensiun sekitar tujuh bulan lagi.

Meski Idham Aziz masih sekitar 7 bulan lagi memasuki masa pensiun, wacana siapa pengganti Kapolri sudah mulai kencang berhembus.

Lalu, siapa saja sosok kedelapan nama jenderal kuat, yang masuk bursa calon pengganti Kapolri Idham Aziz?

Daftar nama kandidat pengganti Jenderal Idham Azis disebutkan Indonesia Police Watch (IPW) 

Dilansir dari Warta Kota, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebutkan bahwa ada delapan nama yang masuk sebagai calon kuat dalam bursa calon Kapolri.

Dari pendataan IPW, kata Neta, kedelapan nama itu terdiri atas lima jenderal bintang tiga (Komjen) dan tiga bintang dua (Irjen).

"Mereka lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 A hingga lulusan tahun 1991," kata Neta dalam pesan tertulisnya kepada Wartakotalive.com, Kamis (11/6/2020).

Delapan jenderal itu yakni:

Jenderal bintang tiga

1. Komjen Rycko Amelza Dahniel (Kabaintelkam/mantan Kapolda Jateng)

2. Komjen Agus Andrianto (Kabaharkam)

3. Komjen Boy Rafly (Kepala BNPT)

4. Komjen Listyo Sigit Prabowo (Kabareskrim)

5. Komjen Gatot Eddy Pramono (Wakapolri).

Jenderal bintang dua:

6. Irjen Nana Sudjana (Kapolda Metro Jaya)

7. Irjen Ahmad Luthfi (Kapolda Jateng)

8. Irjen Muhammad Fadhil (Kapolda Jatim)

Ketiga jenderal bintang dua ini bisa masuk bursa calon Kapolri, karena menjelang Idham Azis pensiun ada dua posisi jenderal bintang tiga yang bakal pensiun, yakni Kepala BNN dan Sestama Lemhanas.

Bahkan, jika menjelang 1 Juli 2020 ini posisi Kakorbrimob dijadikan bintang tiga, peluang jenderal bintang dua untuk masuk menjadi bintang tiga menjadi tiga posisi.

"Sebab keberadaan Kakorbrimob dengan pangkat Komjen sudah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan tinggal menunggu penetapan dan pelantikan saja," kata Neta.

Sesuai prosedurnya, menurut Neta, nama calon Kapolri itu akan digodok Dewan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) Polri yang diketuai Wakapolri dan anggotanya Irwasum, Assisten SDM, dan Kadiv Propam.

"Nama-nama yang digodok Wanjakti ini lalu diserahkan Kapolri kepada presiden untuk dipilih, kemudian dilakukan uji kepatutan di Komisi 3 DPR," katanya.

Di sisi lain, menurut Neta, Kompolnas juga memberikan nama-nama calon kapolri sebagai usulan kepada presiden.

Dalam bursa calon Kapolri kali ini, Neta mengatakan, ada tiga kelompok yang menonjol yakni Geng Solo terdiri atas jenderal-jenderal yang pernah bertugas di Solo.

Geng Idham yakni para jenderal yang dekat dengan Kapolri Idham Azis, dan Geng Netral yang dekat dengan semua pihak.

Menurut Neta, tiga kelompok yang sebelumnya sempat mendominasi putaran elit kekuasaan di Polri, saat ini sudah terkikis dan tersingkir dari putaran elit kekuasaan internal kepolisian tersebut.

"Yakni Geng Syafruddin, Geng Tito, dan Geng Budi Gunawan (BG). Dalam sejumlah mutasi di era Kapolri Idham Azis kelompok Syafruddin dan Tito perlahan tapi pasti tersingkir dari putaran elit kekuasaan di kepolisian," katanya.

Sedangkan Geng BG tersisih di luar lembaga kepolisian, meski mendapat pangkat menjadi jenderal bintang tiga.

"Lalu, apakah jenderal jenderal bintang tiga Geng BG yang berada di luar Polri ini bisa kembali ke internal kepolisian dan masuk dalam bursa calon Kapolri, kita tunggu saja," ujarnya lagi.

Selain itu, kata Neta, ada dua hal lagi yang menarik untuk dicermati.

Pertama, nama mantan ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Komjen Rico disebut sebagai calon kuat Kapolri pengganti Idham Azis, karena Rycko adalah Adimakayasa Akpol 88 B.

"Jika hal itu terjadi tentunya ini menjadi fenomena baru, tidak hanya di dalam dinamika kepolisian tapi juga dalam dinamika politik, dimana mantan ajudan Presiden SBY bisa menjadi Kapolri di era Presiden Jokowi," katanya.

Kedua, nama Irjen Fadil sebagai calon pengganti Idham Azis karena Kapolda Jatim ini salah satu 'tim sukses' saat Idham Azis mengikuti uji kepatutan menjadi kapolri di DPR.

"Terlepas siapa pun yang menjadi Kapolri yang dipilih Presiden Jokowi nanti, dinamika prosesnya menarik untuk dicermati."

"Selain itu tugas berat tentunya menanti, Kapolri baru," kata Neta. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Lima Kriteria Calon Kapolri Pengganti Idham Azis Menurut Boni Hargens dan Kompas.com dengan judul "Singgung Bursa Calon Penggantinya, Kapolri Idham Azis: Kayak Lagu Bimbo"