Sriyanto Sebut Realisasi Anggaran Penanganan Corona di Jateng Masih Rendah

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - DPRD Jawa Tengah menilai penyerapan anggaran penanganan Covid-19 di Jawa Tengah masih terhitung rendah.

Sudah beberapa bulan dana penanganan corona digelontorkan, dari angka Rp 1,9 triliun postur APBD Jateng terserap Rp 600 miliar atau sekitar 30 persen.

Hal itu diketahui saat Komisi C DPRD Jateng menggelar rapat rencana kerja perangkat daerah bersama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jateng.

• Tokoh Tukang Ojek Pengkolan Tisna dan Yuli Disetop! Ini Penjelasan Aris Nugraha Sutradara TOP

• Ibu Rumah Tangga di Solo Positif Corona, Riwayat Pergi ke Yogyakarta Naik Mobil Cuma Mampir Makan

• Suami Istri Kena OTT KPK, Satu Bupati, Satunya Ketua DPRD, Ini Daftar Harta Kekayaan Mereka

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, 1 Keluarga Tewas Kecelakaan Tabrak Mobil, NMax dan Uang Terbakar

"Saya tanya DPPKAD, baru terserap Rp 600 miliar. Yang paling banyak penyerapannya Dinas Kesehatan, dari total alokasi anggaran sekitar Rp 400 miliar, baru terserap 15 persen," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Sriyanto Saputro, Jumat (3/7/2020).

Ia mengaku kaget mendengarkan penyerapan anggaran yang diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 di Jateng. Menurutnya, angka tersebut tergolong rendah.

"Kami sangat menyayangkan itu. Ada uang tapi belum tersalurkan dengan baik. Saya pikir ada keterlambatan. Padahal, ada program andalan dari Pemprov Jateng yakni Jogo Tonggo," kata politikus Partai Gerindra itu.

Padahal, lanjutnya, anggaran tersebut berasal dari APBD yang sebenarnya dari refocusing dan realokasi APBD Jateng.

Refocusing dari alokasi anggaran di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas dan badan diprioritaskan untuk penanganan corona.

OPD, kata dia, harus terganggu kinerjanya lantaran anggaran yang dimiliki dipotong untuk Covid-19.

"Istilahnya hantam kromo. Karena semua anggaran di OPD dipotong. Namun itu tidak masalah jika bermanfaat diefektifkan untuk Covid-19," tandasnya.

Pemotongan anggaran, lanjutnya, berimplikasi pada turunnya target pendapatan asli daerah (PAD) lantaran terganggunya anggaran operasional di OPD.

"Misalnya Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) yang di-kepras (potong) dana operasionalnya untuk Covid-19. Sehingga uang bensin SIM keliling berkurang, tidak jalan, beberapa operasional mandek. Itu tentu akan mengurangi kinerja dan berpengaruh pada PAD," jelasnya.

Contoh lain, kata dia, terkait pengurangan anggaran untuk pernyertaan modal BUMD. Menurutnya, dividen yang masuk ke provinsi juga akan berkurang karena turunnya kinerja.

"Semua sudah berkorban banyak untuk penanganan Covid-19. Tapi akhirnya sia-sia, karena di sisi lain belum dibelanjakan secara maksimal. Masyarakat tidak merasakan," ujarnya.

Menurutnya, anggaran yang seharusnya untuk kinerja OPD, akhirnya tidak efektif lantaran belanja anggaran untuk percepatan penanganan pandemi masih minim.