Halah! Kata Ganjar Pranowo Merespon Elektabilitas Ungguli Anies Baswedan dan Prabowo

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei mengenai perubahan opini publik di tengah pandemi Covid-19.

Survei dilakukan dari dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi.

Selama pandemi corona, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meningkat.

Khususnya dalam survei calon presiden.

Sebelumnya, di lembaga serupa elektabilitas juga mengungguli sejumlah kepala daerah.

Sebut saja contohnya Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indar Parawansa.

Saat kembali ditanya elektabilitasnya, ekspresi Ganjar datar. 

Dia pun merespon pertanyaan secara singkat.

Ganjar menjawab sedang fokus menangani corona di Jateng.

"Halah! Lagi mikir Covid kok mikir koyo ngono (sedang memikirkan Covid-19, masa memikirkan elektabilitas)," kata Ganjar ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/7/2020) sore.

Seperti diketahui, elektabilitas Ganjar sebesar 16,2 persen pada Juli 2020.

Angka tersebut meningkat dari elektebilitas 11,8 persen pada Mei 2020.

Kemudian, disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Elektabilitasnya  sebesar 15 persen.

Disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan 13,5 persen.

Ganjar berada di peringkat pertama.

Tapi nilainya tidak berbeda secara signifikan dengan Anies.

Selanjutnya, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno berada di peringkat keempat dengan elektabilitas 9,2 persen.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada di posisi kelima dengan elektabilitas 8,6 persen.

Hal ini meningkat dari bulan Mei 2020 sebesar 7,7 persen.

Posisi keenam diisi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan elektabilitas sebesar 6,8 persen.

Sementara itu, nama-nama lain yang muncul dalam survei elektabilitas capres adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mentri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Kepala BIN Budi Gunawan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Survei 18 Mei 2020

Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat respon positif dari publik terkait pilihan presiden.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia darisekitar 1.200 responden yang disurvei pada 16-18 Mei 2020, terungkap, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meningkat dari 9,1 persen pada Februari 2020 menjadi 11,8 persen pada Mei 2020.

Persentase tersebut menempatkan Ganjar di urutan kedua teratas setelah Prabowo, sekaligus mengalahkan Anies.

Adapun elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto turun drastis. Elektabilitas Prabowo hanya 14,1 persen, bila dibandingkan Februari 2020 yang mencapai 22,2 persen.

Kendati Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi di dalam survei tersebut, namun koreksi elektabilitas terhadap Menteri Pertahanan itu mencapai 8,1 persen.

Tren penurunan juga dialami oleh sejumlah elit politisi lain seperti Anies Baswedan yaitu dari 12,1 persen menjadi 10,4 persen, Sandiaga Uno dari 9,5 persen menjadi 6 persen dan Agus Harimurti Yudhoyono dari 6,5 persen menjadi 4,8 persen.

Selain itu, Khofifah Indar Parawansa, Mahfud MD, Gatot Nurmantyo, Puan Maharani, juga mengalami nasib yang sama.

Bahkan, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang pada Februari 2020 sempat memiliki elektabilitas 0,3 persen, kini elektabilitasnya 0 persen.

"Dukungan pada Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil kini cenderung meningkat dibandingkan temuan Februari lalu," demikian tulis keterangan dalam hasil temuan survei tersebut, seperti dilansir Kompas.com, Senin (8/6).

Selain Ganjar, elektabilitas nama yang naik yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) meningkat dari 3,8 persen menjadi 7,7 persen.

Survei yang menggunakan pertanyaan 'Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini?',

meggunakan metode kontak telepon dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun responden yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab mengalami peningkatan dari 20,3 persen pada Februari 2020 menjadi 32,3 persen pada Mei 2020.

Bakal Duel

Di sisi lain, Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Mochamad Nurhasim menyoroti ambang batas presidensil (presidential threshold) yang diterapkan sebesar 20-25 persen dalam draf RUU Pemilu.

Ia menilai ada kemungkinan terjadinya polarisasi di masyarakat danpolitic head to headantar capres-cawapres.

"Kita sudah mengalami ini di 2019, kenapa harus diulang?" ujar Nurhasim dalam iskusi virtual bersama Perludem, Minggu (7/6).

Presidential threshold perlu diubah, dikatakan Nurhasim, supaya bisa terciptanya tahapan awal capres yang berjumlah menjadi tiga sampai lima orang.

"Kemungkinan besar dua calon (jika menerapkan 25 persen presidential threshold), tiga calon sudah rumit.

Apalagi kalau menggunakan komposisi perolehan suara Pemilu 2019, dan kemungkinan Pilpres akan satu putaran, polarisasi akan tinggi, dan ini akan berulang terus-menerus dalam konteks politik di Indonesia," lanjutnya

Pilihan 0 persen pun, dikatakan Nurhasim, tidak mudah karena bisa saja calonnya lebih dari 10 karena setiap partai mengajukan, fragmentasi politiknya jadi tinggi.

"Jadi yang memungkinkan adalah diturunkan jadi 10 untuk suara DPR dan 15 persen untuk suara tingkat nasional agar kemungkinannya bisa ada 4-5 calon," tutur Nurhasim.

Menurut Nurhasim, syarat ini memang perlu diubah dan tidak terlalu tinggi, karena Pemilu di Indonesia menganut sistem mayoritas mutlak atau pemenang harus mengantongi suara 50 persen plus 1.

"Ini memaksakan sistem Pilpres kita menjadi plurality seperti Pemilu 2014-2109.

Indonesia tidak menerapkan dalam amandemen UUD untuk pilpresnya itu plurality, karena kita membutuhkan mayoritas mutlak agar presiden itu milik bersama, bukan milik kelompok, sehingga kebijakan-kebijakan dan langkah-angkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan," katanya.

"Kalau kemudian plurality terus, problem kepercayaan dan legitimasi yang dianggap kurang dan sebagainya ini akan terus-menerus menjadi persoalan," kata Nurhasim.

(mam)