Kesejahteraan Guru Belum Merata, PGRI Jateng Minta Penataan Serius

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas guru melalui berbagai program pengembangan profesi. 

Namun di sisi lain, isu kesejahteraan guru terutama terkait penataan tenaga honorer dan PPPK masih menjadi perhatian serius.

Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, menyatakan bahwa penguatan kompetensi guru tetap menjadi fokus utama organisasi dalam menjawab tantangan pendidikan di era saat ini.

Baca juga: Kecelakaan Tewaskan Pelajar Pengendara Motor, Korban Terpental Sebelum Terlindas Mobil

Baca juga: Awalnya Dikira Kecelakaan, Dua Remaja Tewas di Parit Ternyata Korban Pembunuhan

“Sebagai organisasi profesi, fokus kami tetap pada pengembangan kompetensi guru. Berbagai pelatihan sudah kami jalankan dan akan terus berlanjut,” ujarnya di sela Konferensi Kerja II PGRI Jateng di Semarang, Sabtu (25/4/2026).

Menurutnya, PGRI juga aktif memfasilitasi pelatihan di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan dinas pendidikan setempat. Sinergi ini dinilai penting agar peningkatan kualitas guru dapat merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Selain itu, forum konferensi kerja ini juga menjadi ajang untuk menindaklanjuti hasil keputusan tingkat nasional.

Kebijakan yang telah disepakati akan segera diturunkan ke daerah mulai pekan depan untuk diimplementasikan secara konkret.

Namun, di tengah upaya peningkatan kualitas tersebut, PGRI menyoroti persoalan kesejahteraan guru, terutama menjelang kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2025.

Isu ini dinilai berpotensi berdampak pada stabilitas tenaga pendidik jika tidak diiringi dengan solusi yang jelas.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan PGRI dalam mendorong kemajuan pendidikan.

“Kami sangat bangga dan senang dapat terus berkolaborasi dengan PGRI. Banyak pelatihan dan workshop yang diselenggarakan, dan ini sangat membantu meningkatkan kompetensi guru,” katanya.

Ia mengungkapkan, salah satu pekerjaan rumah utama saat ini adalah penataan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk relokasi agar lebih dekat dengan domisili.

“Penataan ini penting agar guru bisa lebih sejahtera dan bekerja lebih maksimal. Saat ini sekitar 2.900 guru PPPK baru sudah ditempatkan, dan total dengan tenaga administrasi mencapai lebih dari 10 ribu,” jelasnya.

Sadimin menambahkan, para guru tersebut telah menerima gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta mendapatkan tunjangan seperti THR dan tambahan penghasilan sesuai masa kerja.

Meski demikian, tantangan lain masih muncul, yakni ketimpangan distribusi guru di sejumlah daerah. Beberapa sekolah masih kekurangan guru, terutama untuk mata pelajaran tertentu.