Breaking News:

Berita Batang

Kesepakatan Perumda kut Tanam Saham 10 Persen KIT Batang

DPR RI Komisi VI menilai Kawasan Industri terpadu (KIT) Batang dalam pengelolaannya tidak ada ego sektoral yang berlebihan.

Istimewa
Bupati Batang Wihaji menyerahkan cendramata kepada Ketua Komisi VI DPR RI didampingi para anggotanya, Kamis (23/7/2020). 

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - DPR RI Komisi VI menilai Kawasan Industri terpadu (KIT) Batang dalam pengelolaannya tidak ada ego sektoral yang berlebihan.

Pasalnya, kepemilikan saham KIT Batang adalah anak Perusahaan BUMN diantaranya PT Pembangunan Perumahan sahamnya 35 persen, PT.Perkebunan Nusantara IX sahamnya 25 persen, Kawasan Industri Wijayakusuma 30 persen.

"Dilibatkannya pemerintah daerah dalam kepemilikan saham 10 persen di KIT Batang melalui Perumda, dan ada klaster pendidikan vokasi untuk masyarakat Batang semuanya akan lebih baik," tutur Ketua komisi VI DPR RI Arya Bima saat kunjungan ke Batang, Kamis (23/7/2020).

Ia pun mengingatkan KIT Batang agar tidak terjadi seperti kawasan industri Bekasi, Tanggerang dan Cikampek yang biaya hidup buruh tidak dipikirkan oleh pengelola kawasan.

"KIT Batang harus memasukkan wilayah perumahan buruh, termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan dan transportasi.

Kalau perumahan buruh dan sarana pendidikan, kesehatan transportasi tidak masuk dalam KIT Batang akan memeprtinggi biaya hidup pekerja," imbuhnya.

Sehingga hal itu berpengaruh pada tuntutan Upah Minum Regional (UMR) yang menjadi beban korporsi perusahaan," ujarnyam

Dijelaskan pula KIT Batang yang terkonektifitas dengan jalan tol, kereta api, bandara, pelabuhan, energi listrik, air baku dan gas akan menjadi daya tarik investor asing untuk relokasi ke Indonesia.

"Sekarang tinggal PT.PN IX, PT. Pembangunan Perumahan, PT. Kawasan Industri Wijayakusuma dan Perumda Pemkab Batang harus mampu mensinergikan KIT Batang sebagai kawasan yang produktif,"ujarnya.

Ia pun menyakini KIT Batang dapat meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan target regional Jawa Tengah dan capaian dengan terciptanya berbgai lapangan kerja.

"Komisi VI DPR RI dorong mempercepat proses persoalan fungsi lahan agar segera terwujud KIT Batang, dengan mengundang BKP dan PT.PN IX dirapat komisi," pungkasnya. (din)

Penulis: dina indriani
Editor: Daniel Ari Purnomo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved