Paguyuban Petani Kendal Usulkan BUMP kepada Bupati

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Sejumlah petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Kendal beraudiensi dengan Bupati Kendal Mirna Annisa, Senin (10/8/2020) di ruang kerja bupati. Dalam audiensi tersebut, mereka mengusulkan pembuatan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) guna menampung hasil pertanian.

Sekretaris Paguyuban Petani Kendal, Nur Azis, mengatakan usulan BUMP sendiri dimaksudkan guna menampung hasil pertanian, mengolahnya, serta memasarkan produk maupun hasil olahan dengan harga yang tinggi.

Konsep tersebut diusulkan dalam rangka mendukung dan meningkatkan kesejahteraan serta ketahanan pangan masyarakat Kendal dan sekitarnya.

"Dengan dibentuknya BUMP, nantinya petani bisa berdaulat secara pangan tanpa harus menggantungkan bantuan dari pemerintah terus menerus," terangnya usai bertemu bupati.

Melalui audiensi tersebut, pihaknya berharap Bupati Mirna dapat memberikan perhatian khusus terhadap petani di Kendal, serta mengakomodir apa yang menjadi pendapat dan harapan masyarakatnya.

Selain itu, para petani berharap dibentuknya BUMP
nantinya dapat merubah cara pertanian di Kendal dari konvensional menjadi milenial.

"Seperti contoh baik dalam segi pengelolaan, pembudidayaan tanaman, pemanenan, pengolahan hingga ke pemasaran hasil pertanian. Petani nantinya bisa lebih maju. Selain itu dengan adanya BUMP petani bisa memiliki wadah yang menjamin hasil pertaniannya," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Kendal Mirna Annisa menyambut baik niat petani untuk mendirikan BUMP. Katanya, BUMP bisa juga dimaksimalkan agar hasil pertanian di Kendal bisa dikenal secara nasional.

"Dengan adanya BUMP, petani akan belajar tidak hanya menanam sampai memanen. tapi mereka bisa belajar mengolah untuk menjadi produk yang berbeda, memiliki nilai jual yang lebih tinggi," tuturnya.

Selain itu, kata Mirna, BUMP nantinya dapat menjadi wadah menyatukan petani-petani yang ada di Kendal. Baik petani area persawahan maupun perkebunan.

"BUMP juga bisa memudahkan petani untuk mendapatkan program bantuan dari pemerintah tingkat daerah, provinsi hingga kementerian. Kita coba rumuskan segera mungkin," imbuhnya. (*)