Pengusaha Bus Pariwisata di Jateng Minta Beralih ke Bus Umum AKDP: Sedang Kami Carikan Rutenya

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Penyebaran virus corona Covid-19 berimbas buruk bagi kelangsungan usaha transportasi, termasuk bus pariwisata.

Dibandingkan pelaku usaha bus untuk angkutan umum baik Antarkota Antarprovinsi (AKAP) atau Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) reguler, usaha penyewaan bus pariwisata terpuruk paling dalam akibat pandemi.

Bus-bus pariwisata merupakan usaha sewa carteran pada objek- objek wisata.

• Duda & Janda Cantik Asal Semarang Digerebek di Kos, Ngaku Pasutri Ternyata Baru Kenal di MiChat

• Punya Ilmu Kebal, Kasim Sempat Tertawa saat Tubuhnya Tak Mempan Dibacok Andi

• Celingukan di Depan Toilet Umum, 2 Pria Asal Boyolali Ini Ternyata Hendak Transaksi Narkoba

• Heboh Penemuan Harta Karun 425 Koin Emas Peninggalan Dinasti Abbasiyah di Israel

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Satriyo Hidayat, menuturkan sebelum pandemi, operasional angkutan pariwisata sangat hebat pada periode Januari-Maret.

"Namun, setelah pandemi, semua kontrak dibatalkan. Lantaran protokol di tempat pariwisata belum disiapkan," kata Satriyo saat diskusi terkait transportasi di masa pandemi di Hotel Noormans Semarang, Selasa (25/8/2020).

Akibatnya, armada bus pariwisata harus terpaksa dikandangkan selama pandemi ini.

Padahal, lanjutnya, pengusaha bus pariwisata sudah membuat hitung- hitungan beban biaya seperti pajak dan KIR. Namun, alat produksi berupa armada bus tidak jalan.

Oleh karena itu, beberapa pengusaha bus pariwisata meminta pengalihan status menjadi bus angkutan umum reguler AKDP.

"Mereka meminta agar diubah. Kami pun mencarikan rute yang bisa diterima pengusaha. Namun, ada syarat segmennya tidak di (kelas) ekonomi yang naik dan turun di sembarang jalan," jelasnya.

Menurutnya, ada dua perusahaan otobus (PO) dengan 12 armada yang akan dialihkan menjadi transportasi umum. Rute yang ditawarkan yakni Lasem- Brebes, Lasem- Borobudur dan Lasem- Klaten.

Selain itu, retribusi yang biasa dibayarkan bus di terminal juga ditiadanan.

"Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu mereka, akan dilakukan. Ini untuk membantu mereka terkait overrated cost (lonjakan biaya)," katanya.

Sementara, Satriyo menyebut sektor transportasi darat memang menjadi yang paling terdampak akibat pandemi.

Untuk bus angkutan umum, kata dia, ada penurunan jumlah penumpang yang turun dan naik di terminal, pihaknya tidak menghitung penumpang yang turun atau naik di jalan.

Untuk load factor atau tingkat keterisian penumpang rata- rata hanya 45 persen. Penumpang terus mengalami penurunan antara 15- 20 persen.

"Ini bisa saja terjadi karena masyarakat mengendalikan diri untuk bepergian. Karena itu, ayo berikan rasa nyaman bagi masyarakat pengguna transportasi," tandasnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso, menuturkan pemerintah harus hadir dan bisa bertindak cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan penyelamatan pengusaha dan para awak angkutan umum.

"Beban harian pengusaha angkutan umum adalah soal BBM, dan harga sparepart. Ini yang mereka keluhkan, bukan soal pajak atau KIR yang periodenya tahunan. Ini yang harus dibicarakan, dan diskusikan lebih lanjut," ucapnya.

Menurutnya, agar masyarakat mau naik bus angkutan umum lagi, harus ada jaminan kesehatan dari pengelola atau operator bus.

Lantaran, kata dia, kesehatan tidak sekedar imbauan tapi proses perubahan sistem mendasar.

Ia berharap, pada triwulan ketiga dan keempat 2020 ini para pelaku transportasi darat di Jateng sudah terbantu dengan kehadiran pemerintah. (adv)

• Benarkah Terjadi Gempa Bumi Sangat Besar dan Tsunami Tanggal 28 Agustus 2020? Ini Jawaban BMKG

• Viral Pria Magelang Hilang di Hutan Bambu Seusai Mandi di Sungai, Hanya Bisa Dilihat Ibunda

• Kondisi HL Pedagang Pasar yang Mengaku Lumuri Wajah dengan Air Liur Jenazah Covid-19

• Siti Fauziah Bu Tejo Menangis Seharian Dituduh Melanggengkan Stereotip Perempuan Tukang Nyinyir