Indonesia Tolak Pangkalan Militer China

Menlu Retno menegaskan wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun.

Editor: Vito
epa
Menlu Retno Marsudi 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menolak wilayah NKRI dijadikan pangkalan militer negara manapun, termasuk China. Penolakan pemerintah disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

Ia menegaskan, penolakan itu sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia. “Wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun,” tegasnya, dalam konferensi pers, Jumat (4/9).

Jubir Kemlu, Teuku Faizasyah mengingatkan negara-negara lain untuk menahan diri dan menghindari timbulnya ketegangan yang menyebabkan instabilitas di kawasan.

“Indonesia menggarisbawahi Laut China Selatan harus menjadi laut perdamaian, dan juga menggarisbawahi pemanfaat Laut China Selatan harus senantiasa berpedoman pada Unclos,” ujarnya.

Laporan departemen pertahanan Amerika Serikat (AS) menyebut China berupaya kembangkan jaringan logistik militer di kawasan Samudra Hindia. Laporan Pentagon ‘Military and Security Development Involving the People’s Republic of China 2020’ itu menyebut Indonesia menjadi satu di antara lokasi fasilitas militer China.

Bukan hanya Indonesia, negara lain juga disasar, seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, Tajikistan, Namibia, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon. Bahkan, Kamboja disebut sudah menandatangani perjanjian rahasia yang memungkinkan militernya dipakai China.

Dalam laporan Pentagon 200 halaman yang disampaikan pada Selasa (1/9) lalu, juga menyebutkan beberapa negara yang akan dijadikan pangkalan logistik oleh China.

Laporan itu juga menyebut, pangkalan yang ada di Djibouti, Afrika Timur, untuk kepentingan China di Pangkalan Angkatan Laut Ream, Kamboja. Selain itu, kemungkinan jangkauan ke Namibia, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon.

Rencana itu dinilai Pentagon bisa mengganggu operasi militer AS dan berpotensi melancarkan serangan China ke Amerika Serikat. "RRT kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan tambahan fasilitas logistik militer luar negeri untuk mendukung angkatan laut, udara, dan darat," tulis laporan tahunan Pentagon yang dirilis di situs resmi Departemen Pertahanan AS, Selasa (1/9) lalu.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan, Tb Hasanuddin menilai, hal itu tidak mungkin dilakukan dalam konteks politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

"Pendirian pangkalan militer negara asing dengan negara lain hanya mungkin dilakukan dengan kerja sama aliansi pertahanan penuh. Meski demikian, sistem aliansi pertahanan tersebut tidak dimungkinkan dalam konteks politik luar negeri bebas aktif kita," tandasnya. (tribun network/dit/lrs/mam)

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved