Dinkop UMKM Kota Semarang Alokasikan Anggaran Rp 1 Miliar untuk Pulihkan Ekonomi UMKM

Menurutnya, kebijakan Wali Kota Semarang dengan menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) sebenarnya salah satu keterbukaan bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Hanya saja, terdapat pembatasan sehingga kegiatan ekonomi cukup terdampak.

"Kota Semarang sangat beruntung.

Sejak awal masih bisa melakukan usaha.

Kalau dulu sempat mengalami keterbatasan waktu, sekarang mulai terbuka.

Awalnya pukul 20.00, sekarang kegiatan maksimal pukul 23.00," sebutnya.

Kelonggaran ini, lanjutnya, tentu sangat berpengaruh pada kegiatan pelaku UMKM.

Usaha mereka saat ini sudah mulai bagus.

Ditambah, kebijakan anggaran perubahan yang cukup banyak untuk pemulihan ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan pergerakan UMKM.

Sebelulnya, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif mendorong Pemerintah Kota Semarang melakukan upaya agar pertumbuhan ekonomi tetap positif 3-4 persen.

"Meski PAD 2020 menurun drastis, namun Pemkot harus optimis mencari terobosan kreatif dan inovatif untuk mencapai PAD yang ditetapkan," terangnya saat membacakan hasil rapat Badan Anggaran pada rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Dia melanjutkan, para wakil rakyat juga merekomendasikan Pemkot untuk merealisasikan piutang pajak dengannmelakukan oenagihan kepada wajib pajak serta menyelesaikan pembayaran hutang berkaitan dengan proyek yang telah berjalan.

Pihaknya juga mewanti-wanti Pemkot agar lebih berhati-hati dalam penggunaan biaya tidak terduga (BTT).

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, tahun depan pihaknya akan mencoba mengungkit kondisi ekonomi dengan memprioritaskan UMKM.

Termasuk, target Semarang sebagai salah satu kota pariwisata yang dapat menggeliatkan perekonomian Kota Semarang.

"Empat tahun ke depan kami akan membentuk sentra UMKM.

Jadi ada tempat co working space. Mereka boleh promosi atau berjualan," jelasnya. (eyf)