Breaking News:

Pendidikan

Anisa Kritisi Kebijakan Kampus yang Membatasi Kegiatan Berpolitik

Pembatasan mahasiswa untuk beraktivitas dan berorganisasi di dalam kampus menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Istimewa
Prosesi pelantikan mahasiswa baru Undip tahun akademik 2020/2021 yang diselenggarakan secara daring, Senin (14/9/2020). 

TRIBUNJATENGCOM, SEMARANG - Pembatasan mahasiswa untuk beraktivitas dan berorganisasi di dalam kampus menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pemicunya, adanya pakta integritas yang disodorkan ke mahasiswa baru oleh Universitas Indonesia (UI) Jakarta.

Pasalnya, 9 poin yang terkandung dalam pakta integritas itu, terdapat beberapa poin yang melarang mahasiswa mengikuti kegiatan politik, serta organisasi yang bersifat pengkaderan.
Meski pihak UI telah melakukan revisi poin tersebut, namun beberapa mahasiswa di daerah menganggap adanya pakta integritas tersebut membelenggu kebebasan mahasiswa untuk berorganisasi.
Tak terkecuali mahasiswa yang ada di Kota Semarang. Seperti yang dikatakan Anisa, mahasiswi Undip, ia menganggap, integritas tersebut membungkam pemikiran kritis mahasiswa.
"Padahal adanya organisasi sangat membantu mengembangkan soft skill, maupun berpikir kritis, yang membuat mahasiswa berkembang," paparnya, kepada Tribun Jateng, Rabu (16/9).
Dilanjutkannya, ada baiknya cara tersebut diubah dengan pengawasan, bukan lewat pembatasan, atau pelarangan.
"Mungkin pihak universitas ada ketakutan, mahasiswa yang ikut politik praktis atau organisasi memberontak, dan dianggap tidak sesuai dengan kemauan kampus," paparnya.
Sementara itu, Aziz Rahmat, mahasiswa Unnes, menjelaskan, yang menjadi permasalahan dalam pakta integritas itu mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengembangkan keilmuan mahasiswa.
"Meski sudah direvisi, namun jika hal itu diterapkan dan menjadi pengekangan oleh kampus ke mahasiswa, maka akan timbul gejolak besar. Siap-siap saja kampus diramaikan dengan suara mahasiswa dan gerakan mahasiswa," tegasnya.
Ia menuturkan, adanya pakta integritas tersebut, bak menerapkan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan Kampus (BKK) seperti saat Orde Baru.
"Jangan terapkan lagi NKK BKK di dalam kampus, jika tetap diterapkan mahasiswa akan melawan karena dari kebijakan itu membuat nalar kritis mahasiswa terberangus," tambahnya.
Sementara itu, Rektor Unnes Semarang, Prof Dr Fathur Rokman MHum, menilai keberadaan pakta integritas merupakan model masing-masing perguruan tinggi, untuk mengingatkan ke mahasiswa agar menuntut ilmu secara baik dan berprestasi.
"Selain itu pakta integritas itu dibuat agar mahasiswa baru fokus ke pendidikan dan tidak terbawa persoalan sosial politik yang berkembang," paparnya saat dihubungi Tribun Jateng melalui sambungan telepon.
Dilanjutkannya, khusus di Unnes, pakta integritas dibuat dengan model berbeda dan lebih mengedepankan kinerja serta pengungkit prestasi.
"Maka dari itu, rektor dan petinggi kampus Unnes juga membuat pakta integritas ke menteri. Tujuannya agar akademisi bersungguh-sungguh memberikan ilmu, dan berdedikasi ke dunia pendidikan, seperti menjaga marwah baik Unnes," paparnya.
Ia menjelaskan, di tingkat mahasiswa, Unnes pernah membuat ikrar yang isinya sama dengan pakta integritas rektor ke menteri.
"Untuk mahasiswa bentuknya ikrar, tujuannya agar mahasiswa baru menuntut ilmu secara sungguh-sungguh, menjaga nama baik universitas, dan negara, dan tidak melakukan gerakan radikalisme serta perbuatan melawan hukum seperti menggunakan narkotika," tambahnya.

Sementara itu, di Undip, perilaku mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor sebagai dasar penerapan kode etik mahasiswa.
Dalam Peraturan Rektor Nomor 26 tahun 2016, yang berisi 24 pasal tersebut, Undip lebih menekankan komitmen bersama mahasiswa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Undip, terbentuknya mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berbudi luhur, menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif.
Selain itu, membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
Hal itu tertuang pada Peraturan Rektor Bab II, pasal 2, mengenai fungsi, tujuan dan manfaat kode etik mahasiswa Undip.
Dwi Cahyono Utomo, Plt Wakil Rektor Undip, mengatakan, di Undip mensyaratkan mahasiswa untuk membuat pernyataan, yakni bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Undip beserta sanksinya.
"Sanksi ini bisa sampai berupa pemutusan hubungan studi," tambahnya. (budi susanto)

Penulis: budi susanto
Editor: moh anhar
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved