FOCUS: Menimbang Kemanusiaan dan Kekuasaan Lewat Pilkada

Tajuk Ditulis Oleh Jurnalis Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pandemi Covid-19 tak kunjung mereda, melainkan kian meroket. Update kasus positif Covid-19 di Indonesia 21 September ada 248.852 orang, bertambah 4.176 orang dari hari sebelumnya.

Sementara kurang dari 100 hari lagi digelar Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah. Ada tahapan, yakni kampanye hingga pemungutan suara, yang berpotensi besar jadi ajang penularan virus.

Meski ada imbauan memerhatikan protokol kesehatan (prokes), akan sulit menghindari kerumunan. Tahapan pilkada pasti menjadi ajang orang bertemu, berkumpul. Sementara pandemi mengharuskan orang jaga jarak, dan lebih banyak di rumah.

Tahapan Pilkada menuntut paslon melakukan konsolidasi tim pemenangan hingga nantinya sosialisasi ke calon pemilih. Maka mutlak menciptakan kerumunan.

Di tahap awal saja, tak hanya para bakal calon yang terpapar, penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah sudah banyak yang terjangkiti.

Awal September, 96 pengawas pemilu ad hoc di Boyolali, dinyatakan positif Covid-19. Dari jumlah itu 20 orang merupakan pengawas tingkat kecamatan, 76 lainnya tingkat kelurahan/desa.

Mereka terpapar setelah melaksanakan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) atau pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020.

Terbaru, Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik juga dinyatakan positif Covid-19. Tak berselang lama, giliran Ketua KPU RI Arief Budiman. Disusul Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi juga terpapar.

Melihat dinamika dampak pandemi, Ormas Keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama mendesak agar Pilkada 2020 ditunda dengan alasan melihat penularan Covid-19 yang sudah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis Kesehatan.

Disusul Muhammadiyah, juga meminta KPU, Kemendagri dan DPR menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Alasannya karena kemanusiaan, menyelamatkan hidup manusia lebih utama dibanding Pilkada.

Mengutip pernyataan Mantan Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, tak ada urgensi Pilkada 2020 harus segera diselenggarakan di tengah pandemi.

Pilkada merupakan ajang rakyat memilih pemimpin. Sedangkan pemimpin yang terpilih itulah nantinya yang bertanggungjawab atas kehidupan rakyat yang aman, sejahtera, adil, mengenyam pendidikan yang baik dan sebagainya.

Namun ketika proses memilih pemimpin saja sudah memaksa orang untuk bertaruh nyawa, maka tak ada urgensi Pilkada digelar. Semua proses politik tujuan mulianya adalah untuk kemaslahatan rakyat, bukan memudaratkan rakyat.

Sementra itu, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyatakan, Pilkada Serentak 2020 tak akan ditunda demi menjaga hak konstitusi rakyat.