DPRD Jateng: Kartu Tani Jangan Jadi Penghambat Petani Peroleh Pupuk Subsidi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Memasuki masa tanam ini, sejumlah petani mengeluhkan stok pupuk bersubsidi yang langka di pasar.

Terpaksa para petani pun harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga lebih mahal.

Anggota Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, menuturkan Kartu Tani jangan menjadi penghambat para petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Seperti diketahui, Kartu Tani merupakan progran pemerintah yang bertujuan antara lain agar pemberiaan pupuk bersubsidi tepat sasaran.

"Saat ini tidak semua petani memiliki kartu tani. Padahal mereka, ada juga yang sangat membutuhkan dan layak masuk kategori untuk mendapatkan pupuk bersubsidi," kata Sarif, Rabu (30/9/2020).

Selain itu, lanjutnya, banyak petani yang berusia lanjut tidak bisa menggunakan sistem yang ada pada Kartu Tani.

Namun, di siai lain, mereka juga membutuhkan pupuk bersubsidi. Karenanya, hal ini harus ada perhatian dari pemerintah.

"Bagi beberapa petani, prosedur yang ada (di Kartu Tani) cukup ribet. Jika tak bisa beli pupuk subsidi, mereka harus beli mahal," ujar legislator dari daerah pemilihan Banyumas dan Cilacap ini.

Selain itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jateng ini, meminta pemerintah provinsi membuka data penerima kartu tani.

Menurutnya, selama ini data penerima kartu tersebut tertutup. Sehingga siapa yang menerima tidak bisa dipastikan.

Langkah itu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa data yang ada benar-benar merupakan penerima manfaat dari kartu tani tersebut, yakni untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Apakah yang menerima, merupakan petani yang sangat mampu, atau betul-betul membutuhkan dan layak mendapatkan pupuk subsid? Itu tidak bisa dikontrol. Karenanya, data perlu dibuka," tandasnya. (*)