Berita Regional
Malioboro Yogyakarta Lumpuh, Demo UU Cipta Kerja Berakhir Ricuh, Massa Lakukan Aksi Pembakaran
Aktivitas di kawasan Malioboro Yogyakarta lumpuh total akibat aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020).
lihat foto
Sebelumnya diberitakan, massa buruh penolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibus Law melangsungkan aksi demonstrasi di gedung DPRD DIY, Kamis (8/10/2020).
Demonstran tiba sekira pukul 11.00 WIB dengan terlebih dahulu konvoi dari kawasan Tugu Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor.
Dengan mengusung sejumlah poster tuntutan yang bertajuk penolakan terhadap pengesahan UU Ciptaker Omnibus Law, aksi massa kemudian berorasi menyampaikan tuntutan di gedung dewan.
Adapun aksi massa aliansi ini berasal dari MPBI DIY yang terdiri dari sejumlah serikat pekerja diantaranya yakni, KSPSI, FSPM Indonesia, Aspek Indonesia, dan sejumlah serikat pekerja lainnya.
Dalam orasinya, perwakilan pekerja menyatakan bahwa sejak bergulirnya pembahasan RUU Ciptaker, pihaknya telah tidak setuju dengan beleid tersebut.
Selain terdapat sejumlah pasal yang tidak pro terhadap kepentingan buruh, pembahasan aturan dalam UU Ciptaker dianggap tidak pernah mengakomodasi dan melibatkan saran pekerja dan terkesan tertutup.
"Setelah Omnibus Law disahkan buruh makin miskin. Upah minimum Jogja sudah rendah, ditambah aturan penghapusan UMK di Omnibus Law, buruh semakin tidak punya daya tawar," katanya.
Di sisi lain, massa aksi menyebut bahwa disahkannya UU Ciptaker Omnibus Law merupakan penghianatan yang tidak bisa ditolerir.
Tidak hanya buruh yang merasa ditekan dengan adanya UU itu, melainkan seluruh elemen masyarakat Indonesia.
"Tanggal disahkannya UU itu kami anggap sebagai hari berkabung nasional dan pertanda bahwa lonceng kematian demokrasi telah dibunyikan di Indonesia," pungkas orator.
Temui Sri Sultan HB X
Perwakilan buruh mulai masuk di Kepatihan untuk menghadap Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X Kamis (8/10/2020) sekitar pukul 11.53 WIB.
Audiensi dilaksanakan di Dalem Ageng, kantor Gubernur DIY.
Ada lima perwakilan buruh yang mencoba menemui raja Keraton Yogyakarta tersebut.
Mereka membawa empat tuntutan yang intinya meminta Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengirimkan surat mosi tidak percaya pemerintahan Joko Widodo.
