Pegawai Kontrak PDAM Kudus Wajib Bayar Pungli Rp 75 Juta Agar Jadi Pegawai Tetap

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Seluruh pegawai kontrak PDAM Kudus diharuskan membayar Rp 75 juta agar diangkat menjadi pegawai tetap.

Jika tidak, maka mereka kemungkinan tak akan dipertahankan sebagai pegawai PDAM Kudus.

Hal itu disampaikan para pegawai kontrak yang sudah diangkat menjadi pegawai tetap sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap dan pungli Kepegawaian PDAM Kudus di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Sudah Pakai Masker Pedagang Sayur Ini Kaget Jadi Target Satpol PP Semarang, Ternyata Dapat Hadiah

Baca juga: Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Sahrul Gunawan Dikabarkan Tewas Kecelakaan, Ini Faktanya

Baca juga: Dituduh Selingkuh dan Diseret ke Kantor Polisi, Pemuda Ini Malah Bongkar Perilaku Keji Pelapornya

Baca juga: Gempa Tektonik Guncang Timur Banjarnegara, Masyarakat Diimbau Tak Khawatir

Tiga pegawai yang hadir sebagai saksi yaitu Ferdi Ardiansyah, Samsul Azis dan Yohannes De Brito.

Dalam kesaksiannya, ketiganya diharuskan menyetor Rp 75 juta kepada Direktur Koperasi Mitra Jati Mandiri, Sukma Oni Iswardani.

"Saya dihubungi oleh Sholikul Hadi (cleaning service) jika ada pengangkatan pegawai kontrak tapi harus ada uangnya. Lebih jelasnya langsung ke pak Oni (terdakwa Sukma Oni--red)," kata saksi Ferdi Ardiansyah.

Atas petunjuk dari Sholikul Hadi, Ferdi kemudian bersama pegawai kontrak lainnya, Badrudin, mendatangi terdakwa Sukma Oni di kantor koperasi.

Dalam perjalanan, Badrudin menghubungi Dirut PDAM Ayatullah Humaini dan menanyakan terkait pengangkatan pegawai yang harus membayar Rp 75 juta.

"Pak Direktur bilangnya 'iya mas, jalani wae', begitu yang Mulia," ucapnya menirukan balasan chat WA dari Ayatullah Humaini di hadapan majelis hakim yang diketuai hakim Arkanu.

Usai mendapat jawaban dari Ayatullah Humaini itu, Ferdi dan Badrudin menemui Sukma Oni. Mereka bertemu Sukma Oni di dalam kantor koperasi. Dalam pertemuan tersebut, Sukma Oni menyampaikan jika harus bayar Rp 75 juta agar bisa diangkat jadi pegawai tetap.

"Pak Sukma Oni bilang begitu dan sudah sepengetahuan Direktur. Katanya pegawai kontrak yang lainnya juga sudah.

Kalau belum ada, disuruh DP Rp 10 juta dulu, nanti kekurangannya Rp 65 juta setelah SK pengangkatan sudah keluar," ungkapnya.

Ia dan pegawai kontrak lainnya sebenarnya merasa keberatan.

Selain karena tak punya uang sebanyak yang diminta, ia juga merasa sudah lama bekerja di PDAM yaitu sejak 2012.

Sehingga sudah seharusnya ia diangkat pegawai tetap tanpa harus membayar.

"Tapi karena dibilang kalau nasib kami tak jelas jika tak bayar, mau tak mau akhirnya saya ikuti.

Setelah beberapa hari kemudian saya datang lagi nyerahkan DP Rp 10 juta itu," tuturnya.

Ferdi kemudian mendapatkan SK pengangkatan pegawai tetap pada April 2020.

SK pengangkatan diberikan langsung oleh Ayatullah Humaini di ruang kerjanya.

Usai menyerahkan SK, Ayatullah Humaini menyampaikan agar para pegawai menyelesaikan komitmennya membayar kekurangan Rp 65 juta.

"Setelah itu saya ditunggu Toni Yulantoro dan difasilitasi untuk pinjam uang di bank. Setelah uang cair, saya mau serahkan ke Sukma Oni, tapi tak ketemu. Akhirnya saya titipkan ke Toni Yulantoro," lanjutnya.

Karena di kantor PDAM Kudus banyak orang, akhirnya Toni Yulantoro minta uang diberikan di luar kantor. Akhirnya mereka bertemu di bengkel tempat tambal ban karena roda motor Toni Yulantoro bocor.

"Karena saya tidak mau lama-lama pegang uangnya, saya berikan langsung ke Toni Yulantoro di bengkel itu. Saya taruh di jok motornya, kemudian saya langsung pergi. Tak jauh dari lokasi, saya langsung dihentikan orang dari Kejaksaan," ceritanya.

Senada disampaikan saksi Samsul Azis. Ia juga diharuskan membayar Rp 75 juta agar bisa diangkat sebagai pegawai tetap. Uang itu diberikan dua kali.

Pertama dengan DP Rp 10 juta dan sisanya Rp 65 juta.

"Sama dengan keterangannya saksi Ferdi yang Mulia.

Hanya bedanya saya diangkat jadi pegawai tetap PDAM pada Januari 2020," ucap Azis yang juga tak jauh beda dengan keterangan saksi Yohannes De Brito.

Ketiga saksi dihadirkan dalam persidangan untuk tiga orang terdakwa. Yaitu mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Kudus, Ayatullah Humaini, pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Jati Mandiri, Sukma Oni Iswardani, dan pegawai PDAM Toni Yulantoro. (Nal)

Baca juga: Cerita Joe Taslim Latihan Pedang Langsung dengan Master Kumdo di Korea

Baca juga: Rugikan Negara Rp 328 Juta, Dirut dan Direktur PT GPK Ini Diserahkan ke Kejaksaan Semarang

Baca juga: Siswanto Tangisi Tubuh Anaknya Sudah Tak Bernyawa Tertemper KA Joglosemarkerto Semarang

Baca juga: BREAKING NEWS: Hasil Extraordinary Club Meeting Liga 1, Peserta Sepakat Kompetisi Dilanjutkan