Berita Nasional
Porkas, Judi Lotre yang Pernah Dilegalkan di Era Soeharto
Porkas sendiri dianggap sebagai judi karena pada dasarnya adalah undian atau lotre berhadiah.
lihat foto
Skema undian Porkas yakni masyarakat membeli kupon berhadiah dan bertaruh pada 14 klub yang berkompetisi di Galatama.
Pembeli Porkas juga harus memilih tebakan hasil pertandingan yang terdiri dari menang-seri-kalah.
Lalu pemerintah lewat PSSI dan KONI akan melakukan undian setiap seminggu sekali setelah 14 klub sudah seluruhnya bertanding.
Kupon undian yang dipakai dalam Porkas disebut Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah atau KSOB.
Namanya lalu berganti menjadi TSSB (Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah), dan lalu berganti lagi menjadi SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah)
Aturan pelegalan Porkas diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1954 tentang Undian.
Kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Sosial No. BSS-10-12/85 bertanggal 10 Desember 1985.
Judi taruhan selama pertandingan sebenarnya sudah marak sejak lama dan termasuk kegiatan ilegal.
Pemerintah Orde Baru memanfaatkan undian Porkas untuk menggalang dana kompetisi dengan melegalkannya.
Karena dianggap judi yang dilegalkan, undian Porkas juga menuai banyak kontroversi.
Banyak masyarakat yang menentang undian Porkas.
Namun pemerintah Orde Baru tak bergeming karena Porkas diklaim adalah undian, bukan dianggap sebagai judi.
Salah satu yang menentang undian yang juga dikenal dengan Sumbangan Olahraga Berhadiah (SOB) ini adalah MUI.
Ormas Islam ini bahkan melayangkan surat resmi meminta Presiden Soeharto mengevaluasi kembali baik buruknya Porkas.
Undian Porkas kemudian lambat laun hilang di akhir periode kekuasaan Orde Baru.
