Sesalkan Anak dan Mantu Jokowi Maju Pilkada, Sujiwo Tejo: Akan Mengurangi Kepercayaan Publik

TRIBUNJATENG.COM- Sujiwo Tejo mengatakan problem terbesar saat ini adalah kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Hal itu disampaikan Sujiwo Tejo di acara ILC yang tayang pada Selasa (20/10/2020).

Mulanya, Sujiwo Tejo membahas soal Omnibus law.

"Masak Pak Mahfud MD bikin undang-undang seperti ini kan nggak mungkin, masak Pak Mahfud MD membiarkan, kan nggak mungkin," ujarnya.

Sujiwo Tejo menyebut sosok Mahfud MD memiliki pengikut yang banyak di sejumlah pesantren.

"Pak Mahfud membiarkan DPR, Pak Mahfud politisi umatnya banyak, pasti punya daya tekan di DPR," ujarnya.

Sujiwo Tejo lalu mengaku hanya percaya dengan akting omnibus law.

"Saya percaya dengan Omnibus law, tapi percaya sama aktingnya," sindir Sujiwo Tejo sambil tersenyum.

Sujiwo Tejo lantas berharap rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin baik.

"Saya khawatir jika pemerintah, misalnya Pak Mahfud bilang satu tambah satu sama dengan dua, saya takut rakyat sudah tidak percaya," ujarnya.

Sujiwo Tejo mengatakan memang undang-undang sebelumnya ada beberapa aturan tumpang tindih.

Sujiwo Tejo lantas membahas soal kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Ini yang terdekat soal vaksin, saya pikir banyak yang tidak percaya," ujar Sujiwo Tejo.

Sujiwo Tejo menilai tingkat kepercayaan publik menurun lantaran sikap dari keluarga penguasa yang ikut maju dalam proses pemilihan kepala daerah.

"Kroni dan keluarga maju semua, rang jadi hilang kepercayaan, ketika saya ngobrol dengan Pak Mahfud beliau bilang tidak melanggar hukum, tapi secara etika gimana orang bisa hilang kepercayaan" ujar Sujiwo Tejo.

Sujiwo Tejo lalu membahas soal Menantu Jokowi, Bobby Nasution yang maju di pilkada Medan dan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang maju di pilkada Solo.

"Seperti ini mengurangi kepercayaan orang," ujar Sujiwo Tejo.

Sujiwo Tejo menegaskan kepercayaan publik terhadap pemerintahan sangat berkurang.

"Ini menjadi problem," ujar Sujiwo Tejo.

Pilkada di tengah pandemi

PDIP di Tengah Heboh RUU Cipta Kerja-Pandemi (2-Habis)

PANDEMI Covid-19 yang melanda Indonesia sudah berlangsung selama tujuh bulan, namun belum ada tanda-tanda surut. Gubernur DKI Jakarta bahkan sempat kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan melarang isolasi mandiri untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Ditengah situasi tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah tetap akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Tak pelak keputusan itu mendapat sorotan tajam karena pilkada dikhawatirkan bakal menjadi klaster baru Covid-19.

Muncul tudingan pemerintah mendukung Pilkada 2020 tetap digelar karena Gibran Rakabuming (calon Wali Kota Solo) dan Bobby Nasution (calon Wali Kota Medan), putra serta menantu Presiden Jokowi, ikut dalam kontestasi politik itu

“Tidak benar keputusan tetap menggelar pilkada serentak itu karena ada keluarga Presiden Jokowi (anak dan menantu) ikut dalam kontestasi tersebut. Pilkada tetap digelar untuk mencegah ketidakpastian politik karena ratusan kepala daerah habis masa tugasnya pada Februari 2021,” ujar Sekretaris Jendderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam wawancara eksklusif dengan Tribun Network, di Jakarta, Selasa (13/10). Berikut lanjutan petikan wawancaranya.

Sejumlah pihak menyebut pemerintah Jokowi gagap dalam mengatasi pandemi Covid-19. Menurut Anda bagaimana?

Wabah ini sifatnya internasional, seharusnya kita bangun energi positif agar pemerintah juga bisa berkonsentrasi untuk bersama-sama dengan seluruh jajaran pemerintahan negara mengatasi pandemi ini.

Ini suatu hal yang dahsyat, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, bagaimana virus menjadi sebuah senjata yang mampu memporak-porandakan dunia.Karena itu diperlukan suatu kesabaran, keteguhan bersama, kita percayakan kepada pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Coba kita bandingkan dengan Brasil, Amerika Serikat, dan India. Di Tiongkok berbeda, karena sistemnya sentralistik. Satu komando. Pemerintah di bawah partai politik.

Pak Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mendorong kebijakan relokasi anggaran.Instrumen fiskal sudah dikeluarkan, termasuk insentif, program-program padat karya, termasuk instrumen sosial. Tetapi sekali lagi kalau pandangan kita sudah negatif terlebih dahulu hasilnya akan negatif.

Pemerintah dan KPU tetap mengadakan Pilkada 9 Desember 2020 padahal pandemi belum berakhir. Munculanggapan keputusan itu karena ada keluarga Presiden dan Wakil Presiden ikut dalam kontestasi itu.

Kita kan telah sepakat, mekanisme kepemimpinan itu secara periodik lima tahunan. Di tengah pandemi tidak boleh muncul ketidakpastian dalam kepemimpinan di daerah-daerah.

Nah pemimpin pemerintahan daerah akan berakhir pada Februari 2021, namun kita belum tahu kapan pandemi akan berakhir. Oleh karena itu tidak boleh ada ketidakpastian di pemerintahan daerah.

Akan sangat berbahaya manakala muncul ketidakpastian politik. Justru di tengah pandemi ini diharapkan lahir seorang pemimpin yang punya kesadaran terhadap krisis.

Apa yang akan mereka pilih itu sangat menentukan masa depan. Manakala salah memilih pemimpin, persoalan pandemi ini bisa tidak terkelola secara baik.

Menurut Anda, bagaimana menyikapi Pilkada 2020 agar tidak jadi klaster baru Covid-19?

PDIPerjuangan tetap pada komitmen mengedepankan keselamatan rakyat. Bahkan kalau dilakulan audit kami adalah partai yang paling intens di dalam melakukan edukasi, sosialisasi, terhadap bahaya pandemi tersebut.

Kami sudah mengeluarkan instruksi sejak Februari 2020 untuk meningkatkan imunitas rakyat dengan jamu-jamu tradisional.Saya pribadi punya kebiasaan setiap hari makan daun sirih merah mentah, minum jus jambu dua gelas, jahe merah, alhamdulillah sehat. Mungkin karena ada merah-merahnya itu.

Kepala daerah dari PDI Perjuangan kami dorong melakukan kebijakan realokasi anggaran. Kantor-kantor partai menjadi pusatproduksi alat pelindung diri (APD), seperi masker. Kemudian kami instruksikan untuk membentuk tim penegak disiplin, agar kampanye untuk menghindari kerumunan maksimum 50 orang.

Indonesia minus pertumbuhan ekonomi selama Q2 dab Q3 2020, apa yang dilakukan PDI Perjuangan supaya perekonomian kita membaik?

Protokol utama adalah keselamatan rakyat, maka PDI Perjuangan mendorong gerakan tanaman yang bisa dimakan. Tanaman pendamping beras. Jadi jangan sampai rakyat lapar. Itu prinsip yang pertama.

Yang kedua, kesehatan untuk rakyat. Sistem imunitas tubuh untuk rakyat itu dikalangan bawah yang harus dipikirkan terlebih dahulu.

Adanya Undang-undang Cipta Kerja ini termasuk upaya memperbaiki perekonomian.Ini untuk membangun ekspektasi, mengundang investor untuk menanamkan modalnya dengan memberi kepastian terhadap perizinan.

Ketiga instrumen sosial, bantuan sosial, ini wajib dilakukan. Keempat, ini sangat penting, bagaimana membangun sebuah semangat harapan kita bisa menyelesaikan masalah ini.

Pemilihan Presiden 2024 memang masih lama, namun bagaimana PDI Perjuangan mempersiapkan calon pemimpin nasional?

Terkait pemimpin republik ini, keyakinan spiritualitas PDI Perjuangan ada campur tangan dari Yang di Atas (tuhan). Ibu Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum DPP PDI Perjuangan), setiap malam berdzikir, mendoakan bangsa dan negara.

Rasanya terlalu dini untuk berbicara 2024 siapa yang dicalonkan PDI Perjuangan. Kongres menyerahkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri untuk memilih calon pemimpin nasional. Beliau minta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar lahir pemimpin yang amanah.