Breaking News:

Berita Jateng

Ombudsman Jateng Nilai Persiapan Antisipasi Erupsi Merapi Klaten Magelang Boyolali Masih Minim

Ombudsman Jateng meminta kepala daerah di wilayah Kabupaten Magelang, Klaten dan Boyolali, untuk menginformasikan kesiapan antisipasi erupsi merapi.

Penulis: m zaenal arifin | Editor: Daniel Ari Purnomo
Istimewa
Merapi dilihat dari Kemalang Klaten 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah meminta kepala daerah di wilayah Kabupaten Magelang, Klaten dan Boyolali, untuk menginformasikan kesiapsiagaannya terkait erupsi merapi.

Hal itu disampaikan melalui surat Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Nomor: B/0163/PC.01.04-14/XI/2020 tanggal 10 November 2020, yang dikirimkan kepada bupati empat daerah tersebut.

Dalam suratnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida menanyakan 4 hal. Yaitu jalur evakuasi masyarakat terdampak erupsi merapi, ketersediaan tempat evakuasi sementara yang meliputi kelayakan huni dan pemenuhan hak-hak dasar warga terdampak.

"Kami juga menanyakan upaya koordinasi Pemerintah Daerah yang telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait, khususnya di tingkat pemerintah desa mengenai jumlah warga terdampak dan informasi ketersediaan tempat evakuasi. Serta alokasi anggaran," kata Farida, dalam rilisnya, Selasa (10/11/2020).

Sebagaimana diketahui, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral telah menaikan status aktivitas Gunung Merapi dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level III) sejak 5 November 2020.

"Berdasarkan pengamatan dan pemberitaan media massa bahwa kesiapan pemerintah daerah terkait erupsi merapi masih minim," jelasnya.

Terkait minimnya persiapan itu, ia mengungkapkan, misalnya Kabupaten Klaten dalam mempersiapkan jalur evakuasi masyarakat terdampak erupsi merapi kondisinya rusak parah.

Sedangkan di wilayah Kabupaten Magelang, ketersediaan tempat evakuasi sementara harus dibuat dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Misalnya dengan menerapkan sekat atau pembatas dan menempatkan warga sesuai dengan KK.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Magelang juga menyediakan pelayanan trauma healing bagi anak-anak di tempat evakuasi sementara.

"Hal ini, kami lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Khususnya terkait kesiapsiagaan pemerintah daerah terhadap erupsi merapi," jelasnya.

Farida menyampaikan, Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara pengawas penyelenggara pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memiliki tugas untuk membangun koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan.

Terlebih, mengingat wilayah administrasi potensi erupsi Gunung Merapi berbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta berdampak secara langsung di Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.

"Oleh karenanya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah perlu memastikan kesiapan Kepala Daerah," tegasnya. (Nal)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved