Berita Regional

Kompolnas: Pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Jabar Jadi Peringatan Bagi Kapolda Lain

Tayang: Selasa, 17 November 2020 20:11 WIB

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: galih permadi

Sesar Lembang Jadi Ancaman Gempa Besar di Jawa Barat, Bisa Guncang Bandung dengan Magnitudo 7,0

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai pencopotan dua kapolda yakni Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Sufahradi sudah sangat tepat.

Keduanya dipecat karena dinilai tidak tegas dalam melaksanakan penegakan protokol kesehatan.

Ketegasan yang ditunjukan Kapolri, Jenderal Pol Idham Azis diharapkan dapat menjadikan pelajaran aparat hukum yang lain, bahkan di daerah.

"Keputusan Kapolri dengn mencopot dua kapolda menunjukan bahwa tidak main- main (dalam penegakan hukum protokol kesehatan).

Ini peringatan juga untuk kasatwil (kepala satuan wilayah) di daerah masing- masing," kata Komisioner Kompolnas, Albertus Wahyurudhanto, ketika dihubungi Tribun Jateng, Selasa (17/11/2020).

Menurutnya, tidak ada tindakan tegas dari aparat kepolisian ketika kerumunan terjadi di beberapa titik di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Hal itu memperlihatkan ada kegamangan dari polisi yang sebelumnya menampilkan ketegasan dalam penerapan protokol kesehatan.

"Orang jualan dibubarkan, hajatan dibubarkan. Yang tadinya tegas kok bisa kendor.

Karena itu, Presiden memberikan atensi khusus terhadap kasus (kerumunan) ini.

Sehingga kebijakan tegas diambil. Sanksi ini bisa diberlakukan juga bagi aparat lain," ucapnya.

Meskipun demikian, Kompolnas memberikan apresiasi polisi saat pengamanan libur panjang memperingati Maulid Nabi kemarin.

Menurutnya, polisi sudah bekerja keras agar masyarakat selamat dan sehat terhindar dari virus corona.

Namun, pihaknya tidak menutup mata jika masih ada pelanggaran- pelanggaran yang masih terjadi.

Tapi minimal ada upaya optimal dari kepolisian dan ada hasilnya yakni tidak adanya penularan secara masif.

Ketegasan polri, kata dia, juga akan diuji kembali saat libur panjang akhir tahun besok jika tidak ditunda.

Para kapolda dan kapolres diminta ketegasannya agar kerumunan tidak terjadi.

Sebagai pemegang tongkat komando di daerah, kapolda harus bersikap tegas dalam membubarkan aksi kerumunan saat pandemi Covid-19.

"Bicara soal potensi penularan covid itu jadi sangat riskan kalau itu terjadi (kerumunan).

Karena itu, harus ada tindakan tegas," kata pria asli Semarang ini.

Ketika ditanya takaran atau seberapa masifkah kerumunan yang terjadi hingga sampai ada pencopotan kapolda, Wahyu menjelaskan pencopotan tersebut merupakan kewenangan penuh Kapolri.

Pastinya, kata dia, melalui proses rapat bersama Dewan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) Polri.

"Tidak ada ukurannya, itu memang subjektif. Namun pastinya dengan beberapa pertimbangan, serta dalam kerangka tupoksi Polri yang merupakan penjaga keamanan, keamanan penuh terhadap penanganan covid," kata Wahyu.

Penegakan protokol kesehatan, lanjutnya, tidak hanya berbicara soal hukum, tapi soal kemanusiaan karena keselamatan yang paling utama.

Tidak lagi melihat kelompok mana, namun berpikir cara agar terhindar dari penularan virus corona.

Menurutnya, penegakan protokol kesehatan bukan hanya masalah aparat kepolisian, namun juga semua pihak termasuk pemerintah daerah.

Sehingga, semua elemen harus satu suara atau persepsi.

Sebelumnya, beberapa kasus kerumunan warga di masa pandemi ini yang berbuntut pencopotan anggota kepolisian terjadi.

Misalnya di Kota Tegal Jawa Tengah, dimana Kapolsek Tegal Selatan dicopot dari jabatannya usai viral orkes dangdut yang diselenggarakan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal.

Kasus lainnya yakni pencopotan Kapolsek Paguyangan Brebes setelah pertandingan bola voli yang menyedot banyak penonton juga ramai diperbincangkan.(mam)