Breaking News:

Berita Semarang

Hakim Mahkamah Agung Tolak Permohonan Peninjauan Kembali Agnes Siane

Hakim Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Agnes Siane atas SHM 15.

Istimewa
Kuasa hukum Kwee Foeh Lan, John Richard Latuihamallo, menunjukkan salinan putusan peninjauan kembali sengketa, kemarin. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Hakim Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Agnes Siane atas sengketa sertifikat hak milik (SHM) 15 yang terletak di Jalan Tumpang Nomor 5, Gajahmungkur, Semarang.

Putusan PK tertuang dalam putusan No. 546 PK/PDT/2020 yang telah dibacakan hakim pada 17 November kemarin. Dalam putusan itu, disebutkan hakim MA menolak permohonan PK yang diajukan Agnes Siane dengan menyertakan Novum berupa akta hadiah Nomor 49 Tahun 1970.

Sengketa tersebut melibatkan Agnes Siane selaku pemohon, dengan Kwee Foeh Lan, istri Kiantoro Najudjoyo,  pemilik sah akta hadiah Nomor 49 Tahun 1970.

"Memutuskan, menolak permohonan peninjauan kembali atas sengketa sertifikat hak milik (SHM) nomor 15 dari pemohon," kata majelis hakim yang diketuai Nurul Elmiyah, dengan anggota hakim Sunarto dan Maria Anna Samiyati, dikutip dari risalah amar putusan.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Kwee Foeh Lan, John Richard Latuihamallo mengatakan, dengan ditolaknya permohonan PK tersebut maka otomatis persoalan sengketa tersebut selesai. Selain itu, kepemilikan objek sengketa berupa tanah dan rumah kembali ke tangan Kwee Foeh Lan.

"Putusan PN, PT, Kasasi yang dikuatkan putusan PK oleh MA ini, menyatakan bahwa sertifikat tanah SHM Nomor 15 merupakan milik Kwee Foeh Lan dan Kiantoro Najudjoyo dan merupakan harta persatuan keduanya sebagai suami istri," kata John Richard, Jumat (27/11/2020).

Sengketa tersebut juga dilaporkan atas dugaan perkara pidana dengan terlapornya adalah Agnes Siane. Dalam putusan hakim PN Semarang, Agnes Siane dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Namun dalam upaya banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah, Agnes Siane dibebaskan.

"Mengenai putusan hakim PT, Agnes Siane lepas berdasarkan adanya akta hadiah. Namun jaksa sudah mengajukan kasasi. Adanya putusan PK Nomor 546 PK/PDT/2020 ini, putusan PT yang mengesampingkan putusan perdata yang sudah inkrach von Gewisjde tidak bisa dipertahankan," jelasnya.

Alasannya, akta hadiah yang digunakan Agnes Siane di PT Jawa Tengah, tidak bisa digunakan. Artinya, menurut John Richard, SHM nomor 15 tersebut jelas digelapkan.

"Sebagai kuasa hukum, saya menghimbau agar pihak yang terlibat yaitu Agnes Siane dan AS segera mengembalikan tanah milik Kwee Foeh Lan agar masalah tidak berlanjut," imbaunya.

Jika pihak yang terlibat memiliki itikad baik dengan mengembalikan tanah yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, John Richard menegaskan, akan kembali mempertimbangkan kasus tersebut.

"Kami ingin masyarakat tahu jika kasus ini merupakan murni kasus penggelapan sertifikat," tambahnya.

Proses perjuangan Kwee Foeh Lan, lanjut John Richard, dilakukan sembilan tahun lamanya hingga akhirnya diketahui titik terang siapa yang melakukan penggelapan serta pidana. Menurut dia, proses hukum di Indonesia sudah berjalan dengan adil dan melihat fakta yang ada.

Sebelumnya tim pengacara Sianne telah menunjukkan bukti berupa Akta Hadiah yang dijadikan pertimbangan hakim PT untuk memutus lepas. Atas hal tersebut JPU telah mengajukan kasasi.

"Tentunya dengan adanya Putusan PK ini berarti sudah menguji dan mengadili bahwa novum akta hadiah tersebut ditolak oleh hakim dan oleh karenanya semakin memperjelas status kepemilikan HM 15 adalah bukan milik Sianne," tandasnya. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved