Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Jelang Coblosan, Bawaslu Sragen Petakan Potensi Money Politics, Tertangkap Denda 1 Miliar

Adapun ancaman bagi pelaku politik uang pidana minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun penjara serta denda minimal Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar

Penulis: Mahfira Putri Maulani
Editor: muslimah
GOOGLE
Ilustrasi suap sogok 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Empat hari jelang pencoblosan Pilkada serentak 9 Desember, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sragen mengintensifkan pengawasan.

Bahkan Bawaslu mengklaim sudah mendeteksi dan mengantongi nama-nama tokoh politik yang berpotensi menjadi penyebar atau melakukan money politics di Pilkada Sragen.

Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budhi Prasetya mengaku, sudah memantau tokoh-tokoh politik yang berpotensi menyebarkan uang di Pilkada nanti. Jumlahnya puluhan karena tokohnya dari kecamatan sampai kabupaten.

"Di beberapa kabupaten juga sudah ada kasus OTT money politics yang dilakukan Bawaslu. Makanya kita akan berupaya," terangnya.

Pihaknya meminta masyarakat tidak takut melaporkan segala bentuk politik uang  karena nantinya akan ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Gakkumdu ini di dalamnya terdapat Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Jadi pelapor dan saksi tidak perlu takut, karena identitas akan dilindungi.

Adapun ancaman bagi pelaku politik uang pidana minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun penjara serta denda minimal Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

Masyarakat pun diminta proaktif mengawasi dan melaporkan apabila ada indikasi pemberian amplop atau uang di pemilihan bupati wakil bupati Sragen. Sanksi tegas akan dijatuhkan bagi siapapun pemberi dan penerima.

Komisioner Bawaslu Divisi Hukum dan Humas Bawaslu Sragen, Khoirul Huda  menyampaikan pihaknya mengacu pada UU No 10/2016, yang bisa dijerat pasal adalah 
pemberi dan penerima uang tanpa pandang bulu.

Sebab di pasal tersebut, berbunyi setiap orang yang memberikan maupun menerima akan dijerat pasal tersebut.

Sementara dalam hal pelaporan, jika sudah ditemukan indikasi awal namun takut menjadi saksi, masyarakat bisa melaporkan awal ke Bawaslu atau Panwascam terdekat.

"Jika informasi didukung bukti, maka tim Bawaslu yang akan terjun langsung melakukan investigasi dan OTT ke lapangan," ungkap Khoirul Huda saat acara Rapat Koordinasi antara Bawaslu dan media massa di Sragen, kemarin.

Menekan celah politik uang, pihaknya bersama jajaran terkait juga akan mengintensifkan patroli saat mendekati hari H atau pada masa tenang.

Operasi tangkap tangan juga akan dilakukan apabila menemukan praktik politik uang di lapangan.

"Kami juga telah membentuk desa-desa anti money politics. Desa tersebut sudah menolak segala bentuk politik uang. Kita datangi kita bina buat percontohan untuk desa desa yang lain," lanjut dia. (uti) 

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved