Breaking News:

Berita Sragen

Jelang Pilkada Sragen, Rano Tilaar: TNI Siap Membantu Pengamanan

Dia melanjutkan tugas tersebut dilaksanakan sejak pendaftaran Pilkada sampai dengan tahap pelantikan

Penulis: Mahfira Putri Maulani
Editor: muslimah
TribunJateng.com/Mahfira Putri
Komandan Korem 074/Warastratama, Rano Tilaar usai melakukan Sertijab Komandan Yonif Raider 408/Suhbrastha, Selasa (8/12/2020) 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Jelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sragen esok hari, Komandan Korem 074/Warastratama, Rano Tilaar sampaikan siap membantu keamanan.

Rano mengatakan pihaknya dalam Pilkada hanya berpesan pada anak buah untuk membantu tugas polri apabila dibutuhkan dalam operasi mantap praja.

"Mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan, status daripada TNI adalah melakukan perbantuan kepada Polri," katanya, Selasa (8/12/2020).

Dia melanjutkan tugas tersebut dilaksanakan sejak pendaftaran Pilkada sampai dengan tahap pelantikan hasil kepala daerah yang terpilih dalam pilkada 2020.

Rano mengatakan memang ada perkuatan-perkuatan di tiap-tiap polres dan Polresta. Dia melanjutkan surat dari Polres Sragen sudah masuk kepada pihaknya.

"Kami akan berikan kekuatan yang jumlahnya disesuaikan dengan proposionalitas daripada geografi dan ancaman masing-masing polres atau Polresta," katanya.

Sementara untuk hal-hal yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pilkada adalah kegiatan yang dapat mengancam demokrasi.

Seperti mobilisasi massa, kampanye hitam (black campaign) ataupun kegiatan-kegiatan sabotase surat suara di TPS.

Terkait teknis, dia mengatakan ada di kepolisian, sementara pihaknya hanya bersifat backup.

Rano juga menyinggung terkait netralitas TNI. Berdasarkan UUD 34 tahun 2004 pasal 39, Rano mengatakan ada empat hal yang tidak boleh dilakukan prajurit TNI aktif.

Pertama dilarang menjadi caleg, kedua dilarang menjadi kontestan politik dalam pemilihan kepala negara ketiga dilarang berbisnis terakhir dilarang melakukan politik praktis.

"Tidak boleh terlibat dalam Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Jika ada yang melanggar akan ada tindak tegas sesuai dengan tindakan kesalahan yang dilakukan dalam menyikapi masalah."

"Jika memang pada tataran disiplin maka kita akan menjatuhkan hukum disiplin dilakukan oleh para dan komandan besar, tetapi jika sudah ada tindak pidana maka penyidikan akan diserahkan kepada polisi militer yang bersangkutan akan diajukan ke pengadilan militer," tandasnya. (uti)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved