Gerakan Pemuda Ka'bah GPK Jateng Minta PPP Libatkan Ulama dalam Setiap Kebijakan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), organisasi sayap pemuda dari PPP, menyebut Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-IX pada 18 hingga 21 Desember mendatang merupakan momentum evaluasi menyeluruh.

Ketua GPK Jawa Tengah, Muhammad Mustafid menilai, posisi PPP di parlemen sekarang ini sebagai juru kunci.

Ia berharap partai hijau berlogo Kakbah ini bisa mengulang kejayaan di masa dulu dengan memiliki kader sebagai Wakil Presiden dan banyak menteri di kabinet.

Karena itu, ia ingin pimpinan PPP untuk melibatkan ulama dalam setiap kebijakan politis yang diambil. Semacam memberikan hal veto kepada ulama.

"Sekarang di posisi kritis. Kami ingin ada ulama mempunyai hak veto di kebijakan PPP.

Jadi bisa membatalkan keputusan elit PPP yang menyimpang dari ajaran syariat Islam dan aspirasi umat islam," kata Muhammad Mustafid, Rabu (16/12/2020).

Menurutnya, sangat penting melibatkan peran ulama di tubuh PPP.

Ia berharap, usulan untuk memberikan kewenangan semacam hak veto kepada ulama tersebut bisa dipertimbangkan pada Muktamar PPP yang rencananya digelar di Makasar.

"Kami menyayangkan dulu pernah ada cerita kiai mufaraqah (meninggalkan) setiap kebijakan PPP.

Itu kan artinya elit (partai) tidak memperhatikan aspirasi kiai dan ulama.

Maka peran ulama harus ditingkatkan yakni memberikan hak veto kepada majelis syariah PPP," ujarnya.

Dalam Mukamar PPP, kata dia, Para peserta diharapkan bisa memberikan masukan strategis dan kritis demi kemajuan partai.

Penguatan posisi ulama dalam memberi masukan juga pernah disampaikan calon Ketua Umum PPP yang merupakan putra kiai karismatik Maimoen Zubair, Taj Yasin Maimoen.

Gus Yasin menuturkan penguatan Majlis A’la atau posisi para kiai sudah sesuai dengan program prioritas Gus Yasin jika nanti terpilih.

Karena ia menginginkan PPP kembali ke ulama. Artinya peran ulama harus dikuatkan.(mam)